Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/RMOL

Politik

Ketua DPD: Bukan Debat, Yang Diperlukan Saat Ini Adalah Turun Tangan Dan Kompak

SENIN, 06 APRIL 2020 | 12:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, di tengah situasi yang serba mendesak ini, DPD sebagai wakil daerah di pusat lebih memilih bekerja di daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah pusat, bisa dirasakan daerah.

Langkah itu diambil karena dinilai lebih arief ketimbang sibuk mengkritisi kebijakan itu sendiri.

Dikatakan LaNyalla, dirinya berulang kali dalam setiap kesempatan, selalu meminta semua senator yang sekarang sedang berada di 34 provinsi, untuk bekerja aktif memastikan daerah telah mendapat atau merasakan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat.


Mulai dari penerapan protokol Covid-19, distribusi alat kesehatan hingga APD tenaga medis, serta dana realokasi APBN. Termasuk kebijakan terhadap dunia usaha dan jaring pengaman sosial.

"Saya pikir hari-hari ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan kita dalam bekerja, bukan perdebatan. Yang dibutuhkan adalah langkah aksi yang bermuara kepada satu tujuan, yaitu meminimalisir korban dan dampak, dengan menjalankan apa yang sudah diputuskan pemerintah seoptimal mungkin. Caranya, semua komponen mengambil peran masing-masing menuju satu tujuan tadi," sebut LaNyalla, Senin (6/4).

Ditambahkan, yang dibutuhkan pemerintah hari ini adalah masukan dan informasi lapangan yang akurat. Sehingga bisa melengkapi data di pusat komando yang ada di BNPB dan Kemenkes sebagai gugus tugas penanggulangan Covid-19. Sehingga pusat komando terbantu dalam memetakan serta memitigasi penyebaran virus ini.  

Mengenai kritik kepada pemerintah yang belakangan ini marak di media, LaNyalla menyatakan hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Di semua negara, pemerintah sedang mendapat kritik dalam konteks penanganan pandemik ini. Karena Covid-19 ini selain memang bersifat massif, penyebarannya juga begitu cepat.

"Negara adidaya saja merasakan, Amerika Serikat misalnya, kita bisa lihat sendiri. Karena bencana ini memang dahsyat. Tidak saja menghajar dunia kesehatan, tetapi sekaligus sektor ekonomi makro dan mikro. Ini yang membuat banyak negara yang kelimpungan," ungkapnya.

Karena itu, lanjutnya, dia meyakini hari-hari ini bukanlah saat yang tepat untuk berdebat. Tetapi saat yang tepat untuk turun tangan dengan satu fokus, kita jalani sesuai peran dan fungsi kita masing-masing dengan mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah.

"Saya percaya dengan kita semua kompak, Indonesia akan mampu melewati masa kritis. Kita kembalikan kepada niat kita masing-masing," demikian LaNyalla.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya