Berita

Lisda Hendrajoni/Net

Politik

Cemas, Legislator Nasdem Minta Pemerintah Konsentrasi Atasi Covid-19

SABTU, 04 APRIL 2020 | 08:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Lisda Hendrajoni mengaku cemas lantaran lambannya pemerintah menanggulangi Covid-19.

Lambannya penanganan pemerintah itu terlihat dari penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas kesehatan dan kurangnya rumah sakit rujukan korban dari virus corona.

"Akibat lambannya tindakan pemerintah tersebut membuat masyarakat yang terjangkiti oleh virus tersebut belum tertangani secara maksimal," kata Lisda, Sabtu (4/4).


"Saya selalu memantau perkembangan penanggulangan Covid-19 ini. Saya lihat masih kurangnya masker, rapid test dan APD bagi petugas kesehatan. Jika barang itu belum juga sampai ke rumah sakit-rumah sakit rujukan tentu kita sulit menanggulangi kondisi ini," tambahnya.

Selain itu, sambung Lisda, masih kurangnya rumah sakit rujukan untuk korban Covid-19. Khususnya bagi daerah-daerah yang menjadi zona merah. Sehingga penanganan dan perawatan bagi pasien mulai dari status ODP, PDP hingga yang terinfeksi menjadi sangat lamban.

"Kita minta pemerintah untuk berkonsentrasi penuh mengatasi masalah ini dengan penanganan yang cepat dan maksimal. Karena saya lihat penularan terus terjadi dan yang terinfeksi terus meningkat," ujar anggota Komisi VIII ini.

Lisda yang merupakan mantan pramugari mengaku risau melihat perkembangan kasus corona beberapa hari terakhir, karena belum juga tampak titik terang.

Dia sedikit cemas apabila pemerintah tidak bergerak cepat, maka kondisi Indonesia akan sama dengan terjadi di negara-negara Eropa yang saat ini kewalahan menghadapi pandemik Covid 19.

"Jangan sampai kita seperti Italia karena lalai dan tidak mengantipasi dengan cepat penularan dan penanganan virus ini. InsyaAllah kita bisa keluar dari situasi sulit ini," tutup Lisda yang juga ketua PKK Kabupaten Pesisir Selatan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya