Berita

Rapid test Covid-19 di Jawa Timur/Ist

Nusantara

Baru Sebagian Kecil Alat Tes Cepat Yang Digunakan Di Jawa Timur

SELASA, 31 MARET 2020 | 13:22 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dari 9.580 alat tes cepat atau rapid test  yang disebar rumah sakit rujukan di Jawa Timur, sebanyak 7.020 di antaranya dibagikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, serta sebanyak 1.800 lainnya dibagikan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Dari semua itu, baru 1.316 alat tes cepat yang sudah digunakan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta rumah sakit rujukan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sudah menerima bantuan segera melakukan tes cepat.


“Update dari alat rapid test massal yang sudah kami bagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi dan RS Rujukan di Jatim, yang sudah digunakan tercatat  sebanyak 1.316,” ujar Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/3).

“Maka bagi rumah sakit maupun Dinkes yang belum melaksanakan tes cepat massal kami imbau untuk segera melakukan tes sesuai dengan jenjang prioritas perseorangan yang dilakukan tes. Mulai tenaga kesehatan, PDP, hasil tracing pasien positif, ODP, hingga OTG (orang tanpa gejala),” imbuh gubernur perempuan pertama Jatim itu.

Lebih lanjut dari hasil rapid test yang sudah dilakukan tersebut, sejauh ini ada 28 orang yang hasil rapid testnya dideteksi positif Covid-19.

Sebanyak 28 yang rapid testnya menunjukkan hasil positif itu terdiri dari beberapa daerah.

Gubernur Khofifah meminta agar mereka yang hasil tesnya terdeteksi positif segera ditindaklanjuti dengan tes swab PCR (Polymerase Chain Reaction) pendeteksi virus corona SARS-CoV-2.

“Rapid test ini fungsinya adalah untuk screening awal. Ini penting juga untuk tracing berikutnya untuk mencegah penyebaran virus corona di Jatim,” tegasnya.

Bagi orang yang sudah dinyatakan positif saat rapid test diharapkan orang tersebut diberi rujukan untuk melakukan swab PCR.

Jika yang dideteksi positif adalah statusnya PDP, Gubernur Khofifah menjamin bahwa biaya untuk swab PCR pada PDP tersebut akan gratis ditanggung pemprov Jatim  dan tidak dipungut biaya.

“Untuk PDP, kalau positif hasil swab nya maka yang menanggung biayanya pemerintah pusat. Kalau negatif yang menanggung  kami di Pemprov Jawa Timur,” tegas Gubernur Khofifah.

Bukan Gold Standard

Ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi menegaskan bahwa yang dideteksi positif dalam rapid test belum tentu juga akan terkonfirmasi positif Covid-19.

Sebab rapid test fungsinya adalah screening  awal dan kalaupun hasilnya positif bisa saja antibodi yang dideteksi oleh alat merupakan antibodi virus corona jenis lain yang sudah dibentuk oleh tubuh.

“Rapid test bukan gold standart untuk deteksi Covid-19 tapi cukup untuk screening awal. Dan belum pasti yang positif di rapid test itu menderita Covid-199, bukan begitu. Tapi bisa jadi dia mendeteksi antibodi untuk virus corona yang lain seperti SARS atau MERS. Jadi konfirmasi presisi harus di swab PCR,” tegas Joni.

Meski demikian rapid test tetap memiliki efektifitas deteksi dini untuk kepentingan tracing berikutnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya