Berita

Foto: Repro

Nusantara

Secara De Facto Banyak Daerah Lockdown, Menko Mahfud MD Diminta Jangan Rapat Terlalu Lama, Roy Suryo Singgung Kehadiran TKA China

SABTU, 28 MARET 2020 | 22:10 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah Pusat melalui Menko Polhukam M. Mahmud MD diingatkan untuk tidak berlama-lama memutuskan lockdown atau karantina demi menghentikan penyebaran virus corona dari Wuhan, China.

Dalam keterangan di Kantor Menko Polhukam di Jakarta, hari Jumat kemarin (27/3), Mahfud MD mengatakan pemerintah sedang merancang Peraturan Pemerintah (PP) untuk mempersiapkan karantina per wilayah.

Di dalam PP itu nanti akan diatur kapan suatu wilayah dapat melaksanakan pembatasan gerakan yang secara umum disebut lockdown.


Sementara dalam pesan yang disampaikannya kepada Menko Mahfud MD via Twitter malam ini (Sabtu, 28/3), pakar telematika Roy Suryo mengunggah empat foto yang memperlihatkan warga di Jogjakarta secara mandiri menutup akses ke wilayah pemukiman.

Secara de facto, lockdown yang dilakukan masyarakat telah terjadi.

“Prof. @mohmahfudmd jangan terlalu lama ropat-rapat-nya. Ini de Facto di @YogyakartaCity
sudah terjadi LockDown di tiap Wilayah,” tulisnya.

“Tapi percuma saja kalau Presiden @jokowi
tidak memberlakukan secara nasional, apalagi TKA-TKA China masih masuk terus & sudah rahasia umum ada backingnya,” sambung Roy Suryo.

Salah satu foto yang diunggah memperlihatkan warga memasang poster besar dengan tulisan “Kami LockDown karena kami peduli dengan nyawa kalian.”


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya