Berita

Hizbullah/Net

Dunia

Perang Lawan Corona Lebih Penting, Hizbullah Kerahkan Puluhan Ribu Tenaga Medis Dan Rumah Sakit Darurat

KAMIS, 26 MARET 2020 | 08:52 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Tidak lagi mengerahkan pasukan untuk melakukan serangan, kelompok paramiliter Lebanon, HIzbullah saat ini mengerahkan petugas medis untuk membantu pemerintah melawan virus corona.

Sebanyak sekitar 25.000 orang yang terdiri dari 1.500 dokter, 3.000 perawat, dan lebih dari 20.000 aktivis dikerahkan oleh kelompok yang disebut Amerika Serikat sebagai teroris ini.

Para petugas medis tersebut tergabung dalam Frontline Islam Perlawanan.


"Ini adalah perang nyata yang harus kita hadapi dengan pola pikir seorang pejuang," ujar Kepala Dewan Eksekutif Kelompok Syiah itu, Sayyed Hashem Safieddine saat diwawancarai oleh stasiun televisi.

"Peran kami adalah untuk melengkapi aparat pemerintah dan tidak berdiri di tempat," lanjutnya seperti dimuat Reuters.

Selain mengerahkan para petugas medis, kelompok Islam Syiah yang didirikan oleh Garda Revolusi Iran pada 1982 ini juga mendedikasikan Rumah Sakit Beiru untuk merawat pasien corona.

Tidak hanya itu, mereka juga empat rumah sakit yang sudah tidak gunakan, menyiapkan 32 pusat medis di seluruh Lebanon, dan mempersiapkan tiga rumah sakit lapangan bila diperlukan.

Sebuah hotel juga disewa untuk digunakan sebagai tempat karantina, kata Safieddine.

Nantinya, semua pekerjaan media akan sesuai dengan protokoh dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan.

Di mana menteri kesehatan Lebanon saat ini memang dipilih oleh Hizbullah.

"Mengelola krisis dan mengelola perang, tidak jauh berbeda," kata Safieddine.

Sementara petugas kesehatan berada di garda terdepan, para pasukan Hizbullah akan bekerja untuk memantau mereka yang wajib dikarantina untuk mematuhi peraturan.

Saat ini, Lebanon sendiri memiliki 333 kasus corona dengan enam orang meninggal dunia.

Kapabilitas Lebanon untuk mengatasi wabah menjadi dipertanyatakan setelah pemerintah menyatakan bulan ini saja mereka tidak dapat membayar hutang usai mata uangnya anjlok 40 persen sejak Oktober.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya