Berita

Pangi Syarwi Chaniago/Net

Politik

PT 7 Persen Cara Kasar Menghabisi Partai Kecil

SELASA, 10 MARET 2020 | 16:53 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 7 persen dari Partai Golkar dan Nasdem menuai kritik tajam.

Salah satunya datang dari analis politik, Pangi Syarwi Chaniago, yang menyebut ambang batas tersebut tidak rasional dan merupakan cara kasar menghabisi partai kecil.

"Partai kecil gulung tikar, apalagi kalau ambang batas diperlakukan dari DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota,” ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/3).


Selain itu, ambang batas 7 persen juga bisa merusak tatanan demokrasi. Sebab, sambung direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting tersebut, hanya akan ada beberapa partai saja yang memenuhi syarat lolos di parlemen.

Sementara di satu sisi, Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, mulai dari faksi dan aliran termasuk perjuangan politik.

"Kalau inginkan partai dengan jumlah sedikit, lebih baik buat sekalian saja proporsional tertutup, maka partai kecil akan bubar sekalian," pungkas Pangi. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Ijazah Gibran cuma Berdasarkan Surat Keterangan Penyetaraan

Kamis, 24 September 2026 | 04:29

Marselino Ferdinan Resmi Gabung Persija

Kamis, 24 September 2026 | 04:13

Pemerintah Utamakan Pembinaan Bukan Tindakan Hukum soal Wajib Halal

Kamis, 24 September 2026 | 04:00

Muktamar NU Tercoreng Dugaan Duit RP480 Miliar

Kamis, 24 September 2026 | 03:38

Rano Karno Bidik Jakarta Jadi Kota Sinema

Kamis, 24 September 2026 | 03:28

Industri Percetakan Jadi Pilar Ekonomi Kreatif Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 03:12

Ternyata KPU Tak Verifikasi Ijazah Gibran

Kamis, 24 September 2026 | 02:54

Kevin Diks Resmi Kapten Timnas Garuda

Kamis, 24 September 2026 | 02:31

Peran Negara terhadap Transformasi Teknologi Digital dan Amputasi Data

Kamis, 24 September 2026 | 02:14

Indonesia Tambah Lima Perunggu di Asian Games 2026

Kamis, 24 September 2026 | 01:31

Selengkapnya