Berita

Irawati Hermawan/Net

Bisnis

Irawati: Di Masa Blind Spot Corona Cadangan Bahan Kebutuhan Pokok Minimal Harus Enam Bulan

RABU, 04 MARET 2020 | 19:07 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Di saat belum ada kepastian mengenai kapan anti Covid-19 ditemukan, pemerintah perlu mempersiapkan strategi yang terukur untuk menghindarkan situasi krisis.

Pemerintah perlu menghitung kembali cadangan berbagai bahan kebutuhan pokok, selain meninjau ulang rantai suplai (supply chain) logistik. Juga memastikan bahwa cadangan bahan kebutuhan pokok cukup untuk setidaknya enam bulan.

Demikian disampaikan Ketua Komite Organisasi Internasional Timur Tengah dan OKI Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Irawati Hermawan, dalam perbincangan dengan redaksi beberapa saat lalu (Rabu, 4/3).


“Kira-kira apakah sudah ada penelitian kapan waktu blind spot ini akan berakhir? Kalau dapat diketahui kapan kira-kira blind spot ini berakhir, kita bisa memenuhi kebutuhan in the long run,” ujar pendiri dan Managing Partner Kantor Hukum Hermawan Juniarto itu.

Menurut hemat Irawati, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk tidak tergantung pada komoditas yang selama ini diimpor dari negara lain.

Misalnya untuk komoditas beras. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung ulang cadangan beras nasional. Setelah itu, kalau dirasa kurang, perlu dirancang strategi mencari komoditas pengganti beras.

“Minimal kita harus punya supply untuk minimal enam bulan. Kalau hanya dua sampai tiga bulan itu waktu yang sangat singkat,” katanya.

Irawati yang tengah bersiap mengikuti pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) mengatakan, para ahli dari Unpad bisa berperan dalam situasi seperti ini.

“Dokter-dokter alumni Unpad bisa memberikan pandangan mengenai berapa lama kira-kira blind spot yang akan kita hadapi. Juga ahli-ahli di bidang lain. Potensi yang dimiliki Unpad ini perlu kita rangkul,” demikian Irawati.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya