Berita

Ilustrasi pekerja pabrik di China/Net

Dunia

Laporan Think Tank Australia, 80 Warga Uighur Kerja Paksa Di China Untuk Pasok 83 Merek Top Global

SENIN, 02 MARET 2020 | 23:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Puluhan ribu warga Uighur di China dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tampak seperti kerja paksa di sejumlah pabrik di negara tersebut. Pabrik-pabrik tersebut merupakan pemasok bagi 83 merek global.

Begitu kata sebuah lembaga think tank Australia, Institut Strategi Strategis Australia (ASPI) dalam laporan terbarunya yang dirilis Minggu (2/3). Laporan tersebut dibuat dengan mengutip dokumen pemerintah dan laporan media lokal soal kasus tersebut.

Hasilnya, mereka mengidentifikasi jaringan setidaknya 27 pabrik di sembilan provinsi China di mana lebih dari 80 ribu warga Uighur dari wilayah barat Xinjiang telah dipindahkan.


"Dalam kondisi yang sangat menyarankan kerja paksa, warga Uighur bekerja di pabrik-pabrik yang berada dalam rantai pasokan setidaknya 83 merek global terkenal di sektor teknologi, pakaian dan otomotif, termasuk Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung , Sony dan Volkswagen," begitu bunyi laporan ASPI tersebut, seperti dimuat Reuters.

Laporan yang sama menyebutkan bahwa pemindahan tenaga kerja Uighur dari Xinjiang ke pabrik-pabrik itu adalah bagian dari program yang disponsori negara.

Dalam laporan itu dijelaskan bahwa warga Uighur dipaksa bekerja dan menjalani kehidupan yang keras dan terpisah, dilarang mempraktikkan agama, dan diharuskan untuk berpartisipasi dalam kelas bahasa mandarin.

Bukan hanya itu, laporan tersebut juga mengatakan bahwa warga Uighur dilacak secara elektronik dan dilarang kembali ke rumahnya di Xinjiang.

Sementara itu, 83 merek global yang disebutkan dalam laporan ASPI itu disebut dapat bekerja secara langsung dengan pabrik atau sumber bahan dari pabrik.

Salah satu pabrik, O-Film Technology Co Ltd, yang telah memproduksi kamera untuk iPhone, Apple Inc, menerima 700 pekerja Uighur sebagai bagian dari program pemindahan itu pada tahun 2017 lalu. Hal itu merujuk pada sebuah artikel media lokal yang dikutip oleh laporan itu.

Menanggapi hal tersebut, pihak Apple berjanji akan melakukan tinjauan lebih jauh.

"Apple berdedikasi untuk memastikan bahwa setiap orang dalam rantai pasokan kami diperlakukan dengan bermartabat dan rasa hormat yang layak mereka terima. Kami belum melihat laporan ini tetapi kami bekerja sama dengan semua pemasok kami untuk memastikan standar tinggi kami ditegakkan," begitu keterangan yang dirilis Apple, seperti dimuat Reuters (Senin, 2/3).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya