Berita

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani/Net

Nusantara

Ibadah Haji Empat Bulan Lagi, Pimpinan MPR Minta Indonesia Komunikasi Dengan Pemerintah Arab

JUMAT, 28 FEBRUARI 2020 | 12:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Secara mendadak pemerintah Arab Saudi menghentikan arus umroh dari luar, dikarenakan adanya epidemi virus corona. Ribuan jemaah asal Indonesia akhirnya terlantar di bandara lantaran batal diberangkatkan.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa ia memahami antisipasi masuknya virus corona ke Arab Saudi dengan melarang jemaah untuk melaksanakan ibadah umroh.

“Saya kira ya, dari sisi kewaspadaan dan pencegahan apa virus Corona itu bisa kita pahami ya. Tentu ada beberapa hal yang perlu diselesaikan oleh penyelengara umroh bersama dengan pemerintah,” ujar Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (28/2).


Pihaknya meminta agar pemerintah segera mengeluarkan pemberitahuan atau pengumuman kepada jemaah umroh yang akan berangkat hari ini atau satu bulan ke depan dengan adanya larangan memasuki wilayah Arab Saudi tersebut.

“Pertama, jemaah yang sudah terlanjur terbang. Dan kemudian misalnya nggak bisa masuk karena kan pemberitahuan dari pemerintah Arab Saudi bersifat seketika. Nah, Alhamdulillah kemarin juga pemerintah juga sudah menyampaikan bahwa Garuda mengirim pesawat kosong kalau ada yang sampai ditolak masuk sementara sudah sampai di sana,” katanya.

Arsul mengatakan adanya pelarangan memasuki wilayah otoritas Arab Saudi bukan hanya pada persoalan umroh semata. Namun juga pemerintah harus memikirkan untuk penyelenggaraan haji yang akan berlangsung empat bulan lagi.

Pihaknya meminta agar pemerintah untuk melakukan komunikasi intensif kepada otoritas Arab Saudi.

“Nah, ini yang saya kira kita harus dorong, pemerintah untuk terus berkomunikas, diplomasi dengan Arab Saudi. Tentu harapannya virus Corona sudah bisa dikendalikan sudah bisa diatasi dalam satu dua bulan yang akan datang,” tandasnya.

“Tetapi kalau tidak dan itu kemudian penyebaran itu masih berlangsung ini yang saya kira harus jadi bahan pembicaraan dan juga dicari jalan keluarnya bersama. karena itu dampaknya luar biasa,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya