Berita

Proses pemindahan 188 WNI awak kapal World Dream/Istimewa

Nusantara

Dilakukan Dengan Hati-hati, Masyarakat Tak Perlu Cemas Proses Observasi ABK World Dream Di Pulau Seribu

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk mendukung arahan pemerintah pusat dalam rangka proses penjemputan, observasi, dan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) World Dream.

Proses persiapan pun telah dibahas secara mendetail dalam rapat koordinasi pada Senin lalu (24/2). Rakor ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

Dalam rapat tersebut dihadiri pula Menteri Kesehatan dan pimpinan lintas Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya. Termasuk Pemprov DKI Jakarta.


Dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam proses ini pun dinyatakan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi kepada warga Kepulauan Seribu yang terus dilaksanakan oleh Bupati Kepulauan Seribu dan jajarannya sejak Senin lalu hingga hari ini, Kamis (27/2).

"Masyarakat tidak perlu merasa cemas karena seluruh proses penjemputan, observasi, dan pemulangan ABK dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan penuh tanggung jawab," ucap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/2).

Dwi mengimbau bagi masyarakat yang memerlukan informasi lebih lanjut terkait Covid-19 dapat menghubungi call center Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di nomor 081388376955.

Untuk diketahui, setelah berhasil mengevakuasi dan mengobservasi serta mengembalikan ratusan WNI dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, Pemerintah kembali akan melakukan misi kemanusiaan dengan menjemput 188 WNI yang jadi awak kapal pesiar World Dream. Seluruh WNI akan diobservasi di Pulau Sebaru yang masuk dalam wilayah Kepulauan Seribu.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya