Politisasi Banjir Jakarta Karena Anies Baswedan Tidak Sesuai Keinginan Bandar

Jokowi tidak bisa dijegal menjadi presiden hanya karena belum berhasil mengurai dan menyelesaikan problem fundamental dari level hulu sampai hilir persoalan banjir di ibuKota Jakarta.

Faktanya sampai dengan hari ini banjir Jakarta belum terselesaikan. Hal itu disebabkan karena ini merupakan rangkaian panjang yang tidak bisa lepas dari gubernur sebelumnya,

"Artinya tidak bisa menyalahkan 100 persen Gubernur Anies Baswedan sekarang yang baru menjabat 2 tahun. Ini mimpi siang bolong namanya," ujar pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/2).

Kendati begitu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menegaskan Gubernur Anies juga harus tertib dan tegak lurus dengan janji politiknya misalnya soal sumur resapan

Anies berjanji akan membuat Rp. 1.8 juta, namun yang baru terealisasi sekitar 1.800 sumur resapan. Menurutnya, pekerjaan tersisa normalisasi dan naturalisasi yang belum maksimal di era Anies Baswedan, memang wajib juga kita kritik.

Namun, disini lain Pangi melihat ada hubungan kausalitas sebab akibat  politik yang menerpa Anies.

Hal itu tidak lain disebabkan karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berani menolak reklamasi tidak diteruskan. Tidak hanya itu, dirinya juga tidak mau berkompromi sama cukong alias bandar.

Maka Pangi pun mahfum, bergeraknya buzzer politik dan ada aroma amis frameing dari politisasi banjir untuk menghanyutkan elektabilitas Anies.

Karena menurut para cukong, lanjut Pangi, Anies tidak sesuai dengan selera mereka.

"Pertanyaan sederhana, ini proposal cukong siapa? Ndak mungkin ngak ada yang mendesain mengerakkan mesin buzzer dalam rangka mempolitisasi banjir untuk mengerus elektabilitas, namun ujungnya hanya akan menjadi sia sia belaka," tandasnya.