Berita

Anies Baswedan/RMOL

Nusantara

Politisasi Banjir Jakarta Karena Anies Baswedan Tidak Sesuai Keinginan Bandar

RABU, 26 FEBRUARI 2020 | 13:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jokowi tidak bisa dijegal menjadi presiden hanya karena belum berhasil mengurai dan menyelesaikan problem fundamental dari level hulu sampai hilir persoalan banjir di ibuKota Jakarta.

Faktanya sampai dengan hari ini banjir Jakarta belum terselesaikan. Hal itu disebabkan karena ini merupakan rangkaian panjang yang tidak bisa lepas dari gubernur sebelumnya,

"Artinya tidak bisa menyalahkan 100 persen Gubernur Anies Baswedan sekarang yang baru menjabat 2 tahun. Ini mimpi siang bolong namanya," ujar pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (26/2).

Kendati begitu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menegaskan Gubernur Anies juga harus tertib dan tegak lurus dengan janji politiknya misalnya soal sumur resapan

Anies berjanji akan membuat Rp. 1.8 juta, namun yang baru terealisasi sekitar 1.800 sumur resapan. Menurutnya, pekerjaan tersisa normalisasi dan naturalisasi yang belum maksimal di era Anies Baswedan, memang wajib juga kita kritik.

Namun, disini lain Pangi melihat ada hubungan kausalitas sebab akibat  politik yang menerpa Anies.

Hal itu tidak lain disebabkan karena mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berani menolak reklamasi tidak diteruskan. Tidak hanya itu, dirinya juga tidak mau berkompromi sama cukong alias bandar.

Maka Pangi pun mahfum, bergeraknya buzzer politik dan ada aroma amis frameing dari politisasi banjir untuk menghanyutkan elektabilitas Anies.

Karena menurut para cukong, lanjut Pangi, Anies tidak sesuai dengan selera mereka.

"Pertanyaan sederhana, ini proposal cukong siapa? Ndak mungkin ngak ada yang mendesain mengerakkan mesin buzzer dalam rangka mempolitisasi banjir untuk mengerus elektabilitas, namun ujungnya hanya akan menjadi sia sia belaka," tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya