Berita

Saan Mustopa/RMOL

Politik

Meradang, Saan Mustopa Pertanyakan Metodologi Riset Lembaga Besutan Akbar Faizal

SELASA, 18 FEBRUARI 2020 | 15:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Hasil riset Nagara Institute yang merilis Partai Nasdem menempati urutan teratas terpapar dinasti politik, dinilai tidak berdasar.

Pasalnya, proses rekrutmen di Nasdem sangat terbuka, tanpa melihat latar belakang yang ingin maju di legislatif maupun eksekutif.

Demikian ditegaskan Sekertaris Fraksi Partai Nasdem DPR, Saan Mustopa kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).


"Terpapar dinasti politik dari mana? Tidak ada! Partai Nasdem itu partai yang terbuka. Nasdem itu memberikan kesempatan kepada semua putra putri terbaik yang ada di pusat maupun daerah tanpa melihat asal usul," tegas Saan Mustopa.

Atas dasar itu, Saan Mustopa mempertanyakan metodologi riset yang digunakan oleh lembaga yang digawangi oleh Akbar Faizal yang juga politisi Nasdem itu. Sebab, hasil riset dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di Nasdem.
 
"Jadi menurut saya kalau memang hasil surveinya seperti itu, kita perlu pertanyakan metodologi surveinya. Jadi, harus dikaji ulang," pungkasnya.

Nagara Institute menemukan sebesar 17.22 persen hasil pemilihan anggota DPR Rl 2019 terpapar dinasti politik. Atau, sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik.

Partai Nasdem menempati urutan pertama terpapar dinasti politik dengan presentase sebesar 33,90 persen. Disusul Partai Golkar (31,58 persen), Partai PDI Perjuangan (21,18 persen), Partai Gerindra (18,52 persen), Demokrat (18,18 persen), Partai PAN (16,67 persen), PPP (13,28 persen).

Kemudian, ada PKS (8 persen), dan PKB yang menempati posisi paling buncit dengan raihan 5,17 persen terpapar politik dinasti.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya