Berita

Saan Mustopa/RMOL

Politik

Meradang, Saan Mustopa Pertanyakan Metodologi Riset Lembaga Besutan Akbar Faizal

SELASA, 18 FEBRUARI 2020 | 15:07 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Hasil riset Nagara Institute yang merilis Partai Nasdem menempati urutan teratas terpapar dinasti politik, dinilai tidak berdasar.

Pasalnya, proses rekrutmen di Nasdem sangat terbuka, tanpa melihat latar belakang yang ingin maju di legislatif maupun eksekutif.

Demikian ditegaskan Sekertaris Fraksi Partai Nasdem DPR, Saan Mustopa kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).


"Terpapar dinasti politik dari mana? Tidak ada! Partai Nasdem itu partai yang terbuka. Nasdem itu memberikan kesempatan kepada semua putra putri terbaik yang ada di pusat maupun daerah tanpa melihat asal usul," tegas Saan Mustopa.

Atas dasar itu, Saan Mustopa mempertanyakan metodologi riset yang digunakan oleh lembaga yang digawangi oleh Akbar Faizal yang juga politisi Nasdem itu. Sebab, hasil riset dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di Nasdem.
 
"Jadi menurut saya kalau memang hasil surveinya seperti itu, kita perlu pertanyakan metodologi surveinya. Jadi, harus dikaji ulang," pungkasnya.

Nagara Institute menemukan sebesar 17.22 persen hasil pemilihan anggota DPR Rl 2019 terpapar dinasti politik. Atau, sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik.

Partai Nasdem menempati urutan pertama terpapar dinasti politik dengan presentase sebesar 33,90 persen. Disusul Partai Golkar (31,58 persen), Partai PDI Perjuangan (21,18 persen), Partai Gerindra (18,52 persen), Demokrat (18,18 persen), Partai PAN (16,67 persen), PPP (13,28 persen).

Kemudian, ada PKS (8 persen), dan PKB yang menempati posisi paling buncit dengan raihan 5,17 persen terpapar politik dinasti.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya