Berita

Haerudin/RMOL

Nusantara

DPR Bakal Dorong Peningkatan Status Gunung Cikuray

SENIN, 17 FEBRUARI 2020 | 05:51 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

DPR RI akan mendorong keinginan sejumlah pegiat lingkungan yang ingin menaikkan status kawasan Gunung Cikuray. Jika dibiarkan, 10 tahun ke depan kawasan hutan di Garut bisa rusak.

Anggota Komisi IV DPR RI, Haerudin, mengatakan, pihaknya sependapat agar kawasan Gunung Cikuray bisa ditingkatkan statusnya. Saat ini, kawasan tersebut dikelola Perhutani dengan status perhutanan sosial.

“Kalau ada lahan-lahan yang butuh kawasan lindung atau jadi cagar alam, saya minta secepatnya. Asal ada yang mengurusnya nanti,” ucap Haerudin ditemui di Kampus STAI Persis Garut dilansir Kantor Berita RMOL Jabar, Minggu (16/2).


Peningkatan status perlu dilakukan untuk menjaga kawasan hutan. Apalagi Garut jadi salah satu daerah rawan bencana. Setiap tahunnya, Haerudin menilai kerusakan hutan di Garut tak terkontrol.

“Kami ingin ada masukan, karena Garut punya hutan yang baik. Jika dibiarkan, 10 tahun nanti habis,” kata Haerudin.

Dia juga menyoroti pemerintah daerah yang tak memegang teguh rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Banyak kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan, berubah fungsi jadi pemukiman atau pabrik.

Konsep perhutanan sosial yang diterapkan Perhutani, lanjutnya, tak semuanya cocok dilakukan. Ada beberapa praktik di lapangan, yang tak terkontrol Perhutani.

“Di perhutanan sosial itu jangan semuanya diberi izin. Kalau lahannya ada di kemiringan 45 sampai 60 derajat, diberikan ke masyarakat, tak akan mampu diurus. Harus dipertimbangkan juga jika ditanami sayuran atau palawija, karena tak menyerap air,” ujarnya.

Padahal konsep perhutanan sosial itu, lanjutnya, ada pohon tegakan yang tumpang sari dengan tanaman pertanian. Tapi praktiknya, banyak pohon tegakan yang dicabut dan semua lahannya jadi pertanian.

“Di lahan miring itu jangan ditanam sayuran karena bisa menyebabkan longsor. Ini yang tak pernah dihitung baik. Konsep itu (perhutanan sosial) digenelarisir,” jelasnya.

Manajemen hutan itu, disebut Haerudin tak hanya salah di masyarakat. Namun ada kesalahan dari Pehutani karena tak mengawasi areanya.

“Jadi kalau memang perlu peningkatan status, mari kaji bersama. Jangan sampai dengan konsep yang dipakai, malah merusak kawasan hutan,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya