Berita

Muhammad Syarif Hidayatullah/Net

Nusantara

Demi Keamanan Negara, PB PMII Dukung Keputusan Presiden Jokowi Tolak Pulangkan Eks WNI Simpatisan ISIS

KAMIS, 13 FEBRUARI 2020 | 21:44 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah akhirnya memutuskan tidak akan memulangkan simpatisan ISIS ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo bahkan secara tegas memberi predikat kepada mereka yang jumlahnya 689 orang itu sebagai eks Warga Negara Indonesia (WNI).

"Saya kira atas dasar keamanan negara, kita mesti mendukung apa yang menjadi keputusan Presiden Jokowi dalam hal ini terkait eks WNI simpatisan ISIS," ujar Ketua Bidang Organisasi dan Kemasyarakatan (OKP) PB PMII, Muhammad Syarif Hidayatullah kepada wartawan, Kamis (13/2).


Terkait dengan adanya informasi bahwa ada beberapa eks WNI simpatisan ISIS yang menyelinap masuk ke Indonesia, Chaliq, sapaan akrab dia, berharap pemerintah harus cepat mengambil tindakan.

"Pemerintah harus cepat mengambil tindakan kepada para eks WNI simpatisan ISIS yang menyelinap. Apalagi pemerintah sudah mengantisipasi kejadian tersebut. Menjaga jalur-jalur perbatasan, termasuk memperketat imigrasi," jelasnya.

Mantan Ketua PMII Sulawesi Selatan ini menyebut, dalam kondisi seperti itu, peran strategis BIN, TNI dan Polri sangat dibutuhkan sebagai benteng keamanan negara.

"BIN, TNI dan Polri adalah benteng negara yang harus kita dukung. Mereka mesti menjalankan keputusan dari Presiden dan amanah undang-undang dalam mengamankan kedaulatan dan keamanan negara," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

PKS Minta Pemerintah Fokus Reformasi Kebencanaan, Bukan Merger Besar-Besaran

Kamis, 10 September 2026 | 10:25

Minyak Dunia Kembali Membara, Rupiah Tertekan ke Rp17.528 per Dolar AS

Kamis, 10 September 2026 | 10:10

Prabowo Bicara Masa Depan RI: 2050 Jadi Kekuatan Besar Dunia

Kamis, 10 September 2026 | 10:06

Usai Tiga Hari Ambruk, Harga Emas Antam Kembali Naik

Kamis, 10 September 2026 | 09:57

KPK Bidik Pemilik PT CMC dan Cara Dapat Proyek di Bengkulu

Kamis, 10 September 2026 | 09:39

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Imparsial: Status Tak Boleh Beri Jalur Hukum Khusus

Kamis, 10 September 2026 | 09:38

IHSG Dibuka Hijau, Investor Cermati Sentimen Global

Kamis, 10 September 2026 | 09:31

Mentan Amran Berduka, Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Jayawijaya

Kamis, 10 September 2026 | 09:18

Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan dan Kerukunan dalam Demokrasi

Kamis, 10 September 2026 | 09:11

Bupati Lahat: Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Kamis, 10 September 2026 | 09:04

Selengkapnya