Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PDIP: Pemerintah Lebih Baik Urus Buruh Migran Ketimbang Eks WNI Kombatan ISIS

SENIN, 10 FEBRUARI 2020 | 16:05 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah lebih baik memikirkan nasib WNI yang berada di luar negeri menjadi buruh migran yang diberangkatkan oleh agen-agen ilegal ketimbang merencanakan pemulangan 600 eks WNI kombatan ISIS ke tanah air.

Meskipun, perlindungan terhadap semua WNI diluar negeri mesti dilakukan oleh pemerintah. Buruh migran lebih penting untuk diperhatikan pemerintah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).


"Sebenarnya banyak tugas negara dalam konteks melakukan perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri. Satu diantaranya soal overstay atau masyarakat kita yang menjadi tenaga kerja kemudian masa berlaku paspornya habis atau ketika pergi ke luar negeri diberangkatkan oleh agen-agen yang tidak resmi terus mengalami kendala," ujar Masinton Pasaribu.

"Menurut saya itu (buruh migran) lebih real untuk diurus oleh negara," imbuhnya menegaskan.

Masinton Pasaribu menilai 600 eks WNI kombatan ISIS mesti dilakukan kajian serius dan mendalam bila ingin dipulangkan ke tanah air.

Sebab, mereka telah berjejaring dengan organisasi teroris transnasional dan jelas menyatakan keluar dari NKRI dan tidak percaya ideologi Pancasila.

"Terkait dengan adanya orang Indonesia yang bergabung dalam organisasi teroris Internasional seperti ISIS, harus dikaji betul, urgensi wacana pemulangan itu apa? Urgensinya apa buat bangsa ini?" tanyanya.

"Nah, mereka pergi kan karena tidak percaya pada sistem negara, ideologi politik negara, Pancasila," demikian Masinton Pasaribu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya