Berita

Risma harus belajar dari SBY dalam menghadapi kritikan maupun celaan masyarakat/RMOLJatim

Politik

Soal Penghinaan Publik, Risma Sebaiknya Belajar Dari SBY

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 18:07 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tindakan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang melaporkan penghinanya di media sosial, Zikria Dzatil, ke Polrestabes Surabaya dinilai tidak elok. Apa yang dilakukan Risma bisa membuat iklim politik menjadi tidak sehat.

Hal ini disampaikan praktisi hukum yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Timur (Jatim), Abdul Malik.

“Akhirnya ini nanti bisa ditiru yang politisi yang lain. Dikritik, diolok-olok, lapor secara pribadi atau lewat instansinya,” ucap Malik dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (5/2).


Malik meminta Risma mencontoh kearifan kebanyakan politisi senior dalam menyikapi para haters. Misalnya sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kita ingat kan dulu SBY dikatain kebo. Ada kebo dibawa demo dengan ditulisi SBY. Apa yang dilakukan SBY? Kan nggak seperti ini?” tegas Abdul Malik.

Jika tidak mencabut laporannya, Risma sendiri yang sebenarnya akan kena dampak. Misalnya ketika kasus ini terus bergulir ke pengadilan.

“Risma sebagai pelapor pasti kan harus dihadirkan ke pengadilan. Apa nggak eman waktunya? Apa nggak dibuat kerja saja menyelesaikan persoalan-persoalan Surabaya?” tutup Malik.

Seperti diberitakan, akun media sosial atas nama “Zikria Dzatil” diduga menghina Walikota Surabaya Tri Rismaharini dan dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.

Dalam bukti tangkapan layar atau screenshoot, akun tersebut diduga telah dua kali mengunggah foto Risma dengan kalimat hinaan.

Risma kemudian diam-diam membuat laporan ke polisi. Tak butuh waktu lama pemilik akun Zikria Dzatil akhirnya tertangkap di rumahnya kawasan Bogor, Jawa Barat.

Zikria Dzatil lantas digelandang ke Polrestabes Surabaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya