Berita

Adhie Massardi/Net

Politik

Laporkan Risma Ke Ombudsman, Adhie Massardi: Untuk Akhiri Hobi Pembesar Penjarakan Rakyat Kecil

KAMIS, 06 FEBRUARI 2020 | 08:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ada alasan substansial di balik laporan anggota grup WhatsApp, Peduli Negara terhadap sejumlah pejabat negara ke Ombudsman RI.

Para aktivis anggota Peduli Negara pada Selasa (4/2) lalu melaporkan tiga wanita pejabat negara. Ketiganya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi yang turut melaporkan ke Ombudsman mengurai alasan subtansial dari aksi tersebut.


Adhie Massardi mengambil contoh kasus Risma. Dia menyadari bahwa penghina Risma yang menyebut “kodok betina” memang salah. Tapi balasan yang diberikan Risma juga tidak bisa dibenarkan.

“Dibalas penguasa dengan (atas nama pribadi) gunakan ASN (biro hukum pemkot) dan kekuatan (Polri), plus biaya negara jemput paksa rakyat lintas provinsi untuk dibui di Surabaya!” urainya kepada redaksi, Kamis (6/2).

Secara pribadi, mantan jurubicara Presiden Gus Dur itu memastikan dirinya tidak ada masalah pribadi dengan Risma. Dia bahkan mengaku tidak kenal sama sekali dengan Risma.

Singkatnya, Adhie Massardi ingin mengatakan bahwa laporan ke Ombudsman memang didasari niat tulus untuk mengakhiri kesewenang-wenangan para pejabat.

“Saya masuk ke ranah Surabaya dengan semangat ingin akhiri hobi pembesar negara memenjarakan rakyat kecil hanya gegara tersinggung,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya