Berita

Pengungsi Rohingya di Bangladesh/Reuters

Dunia

ICEO: Tidak Ada Bukti Genosida Muslim Rohingya Di Myanmar

SELASA, 21 JANUARI 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebuah panel yang telah ditunjuk pemerintah Myanmar untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Rohingya di Rakhine telah membuat geram publik. Nama panel tersebut adalah The Independent Commission of Enquiry (ICEO).

Senin (20/1), ICEO merilis data yang menyebutkan tidak ada bukti genosida terhadap minoritas muslim Rohingya. Alih-alih mengiyakan adanya persekusi, panel mengakui adanya kejahatan perang.

Kejahatan perang itu ditujukan kepada gerilyawan Rohingya yang menyerang 30 pos polisi dan memprovokasi tindakan keras serta menciptakan konflik bersenjata.


ICEO mengaku hasil penyelidikan dilakukan berdasarkan wawancara dengan penduduk desa dan anggota pasukan keamanan.

"ICEO belum menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan atau tindakan pemindahan ini dilakukan berdasarkan niat atau rencana untuk menghancurkan muslim atau komunitas lain di negara bagian utara, Rakhine," bunyi pernyataan ICEO yang dikutip oleh Al Jazeera.

"Tidak ada bukti yang cukup untuk membantah, apalagi menyimpulkan, bahwa kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama, atau dengan kondisi mental lain yang sesuai dengan kejahatan internasional, genosida," tambahnya.

Menanggapi laporan ini, Presiden Myanmar Win Myint mengatakan pada Selasa (21/1) bahwa pemerintah setuju dengan temuan-temuan ICEO dan berjanji untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terutama dugaan kejahatan yang dilakukan warga sipil dan gerilyawan Rohingya.

Sementara penyelidikan yang masih dipertanyakan ini berlangsung, sebanyak hampir satu juta muslim Rohingya terpaksa tinggal di kamp-kamp penampuan di Cox'z Bazar, Bangladesh.

Mereka menolak untuk direpatriasi sampai ada jaminan keamanan dan diberikan status kewarganegaraan yang jelas.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya