Berita

Ilustrasi Sawit/Net

Bisnis

Kian Panas, India Boikot Sawit Malaysia CPO Turun Anjlok

SELASA, 21 JANUARI 2020 | 14:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Panasnya hubungan India-Malaysia masih terus berlanjut.

Menteri Perdagangan India Pigush Goyal sedang tidak harmonis dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, usai Perdana Menteri Malaysia itu melayangkan kritik kepada pemerintahan nasionalis Hindu India atas kebijakan diskriminatif terhadap muslim.

Hal tersebut berimbas kepada harga minyak sawit mentah (CPO) yang terkoreksi pada perdagangan hari ini.


Harga CPO kontrak pengiriman tiga bulan di Bursa Malaysia Derivatif (BMD) berada di level RM 2.858/ton, pada Selasa (21/1). Jika dibandingkan dengan harga penutupan kemarin, ada koreksi sebesar 44 ringgit atau turun 1,52%.

India telah menetapkan pelarangan impor minyak sawit olahan. Namun secara informal India melarang pelaku industri di India untuk menjauhi minyak sawit dari Malaysia.

Ada ribuan ton minyak sawit olahan yang tertahan di berbagai pelabuhan di India.

"Lebih dari 30.000 ton terjebak di pelabuhan (India). Semua kapal ini dimuat sebelum pemerintah membatasi impor," demikian informasi dari seorang Trader minyak nabati yang berbasis di Mumbai, seperti yang disebutkan Reuters.

India merupakan pembeli minyak sawit terbesar di Malaysia, bahkan dunia. India membeli minyak sawit hingga 9 juta ton per tahun atau dua per tiga dari total impor minyak nabati India. India membelinya dari Indonesia dan Malaysia. Per tahunnya India membeli lebih dari 4 juta ton minyak sawit dari Malaysia.

Pada 2019 India membeli minyak sawit dari Malaysia sebanyak 4,4 juta ton. Jika per tahun India mengimpor 9 juta ton minyak sawit maka 49% berasal dari Malaysia.

Aksi boikot ini akan merugikan Malaysia.  Mencari pengganti konsumen terbesar sekelas India bukan hal mudah. Jika hal ini berlarut-larut, ini akan berbahaya untuk Malaysia. Saat ini harga masih tinggi karena ditopang oleh turunnya produksi dan peningkatan konsumsi akibat kebijakan biodiesel.

Jika tak segera ada resolusi, harga CPO bisa benar-benar anjlok.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya