Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD/Net
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan akan mengusir nelayan China yang membandel masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Perairan Natuna.
“Kan protesnya sudah. Masa protes terus. Kita usir saja, kita halau, dan mereka keluar dari garis ZEE agar mereka tidak berada lagi di Natuna sehingga di laut bebas," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (16/1) malam.
Mahfud juga menguraikan hasil kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian di Kantor Kemenko Polhukam RI. Pada pertemuan tersebut Dubes China menyampaikan sudah tidak ada "dispute" soal wilayah dan konflik dengan Indonesia. China mengakui tidak ada perselisihan terkait batas wilayah di perairan Natuna.
"Dia (China) sudah bilang tidak ada konflik dengan kita. China dan Indonesia tidak ada dispute (perselisihan) wilayah, " kata Mahfud.
Sikap pemerintah pun jelas, yakni akan tetap menjaga kedaulatan dan hak berdaulat, sambung Mahfud. “Ada dua hal, ya, kalau di ZEE itu namanya hak berdaulat. Kalau di wilayah teritori itu wilayah kedaulatan. Kami akan jaga kedua-duanya."
Dalam pertemuan itu juga Indonesia dan China membahas rencana pertemuan antarpejabat tinggi pada 4 Februari 2020, termasuk rencana kerja sama di banyak bidang.
"Nah, kerja sama di bidang lain yang jauh lebih banyak itu, ya, diteruskan. Tetapi, tidak akan bicara tentang Natuna Utara atau Laut Cina Selatan,†jelas Mahfud.
Sebelumnya, Dubes China untuk Indonesia Xiao Qian menyebut Indonesia dan China sebagai teman yang sangat baik, apalagi berbagai progres kerja sama selama lima tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping.
Meski berteman sangat baik, diakuinya, masing-masing mungkin memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu sehingga memunculkan perselisihan.
Akan tetapi, Xiao menilainya perselisihan yang muncul bukan sebagai permasalahan, sebab bisa diselesaikan melalui jalan diskusi dan dialog untuk mencari solusi bersama.
