Menteri Prabowo Gandeng KKP Perkuat Kehadiran Di Natuna Utara

Polemik mengenai pelanggaran masuknya kapal-kapal asing ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara belum selesai.

Meski telah berkoordinasi dengan pihak asing, khususnya pemerintah komunis China untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan perlu adanya langkah untuk memperkuat kehadiran Indonesia di Laut Natuna Utara agar bisa termanifestasi secara de facto.

"Caranya bagaimana? Makanya Pak Prabowo berkoordinasi dengan Menteri KKP (Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo)," ujar Staf Khusus Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (16/1).

Koordinasi tersebut, lanjut Dahnil, bertujuan untuk mempermudah izin bagi nelayan besar maupun nelayan kecil agar bisa beroperasi di sekitar Laut Natuna Utara.

"Kenapa? Karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya secara de facto itu juga milik kita, itu adalah hak berdaulat kita," lanjutnya.

Pasalnya, Dahnil menyebutkan, solusi itu adalah cara untuk memperkuat diplomasi Indonesia dalam memperkuat posisi di Laut Natuna Utara. Mengingat masalah sendiri bermuara di hak berdaulat bukan kedaulatan, sehingga tidak bisa menggunakan pendekataan militer.

"Kalau kemudian pendekatannya militer, justru itu merusak diplomasi kita dan justru yang bisa dipersalahkan itu adalah Indonesia. Atas dasar itulah, Pak Prabowo dalam hal ini beliau hati-hati sekali karena ini terkait dangan diplomasi kita jangka panjang," pungkasnya.