Berita

Presiden Dalam Kunjungan Ke UEA/Net

Politik

Kalahkan Amerika Dan Jepang, UEA Beri Jumlah Besar Untuk Dana Abadi

SENIN, 13 JANUARI 2020 | 14:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengabarkan Uni Emirat Arab (UEA) akan memberikan kontribusi lebih besar bagi proyek pembentukan lembaga pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) Indonesia.

Hal itu ia sampaikan usai mengikuti rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ).

"Dari perbincangan tadi diungkap bahwa pihak UEA akan menjadi kontributor terbesar dalam proyek SWF di antara yang lainnya. Yang masuk ke dalam SWF adalah UEA, Softbank (Jepang), dan IDFC dari Amerika Serikat, dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang ikut bergabung," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (13/1).


Disebutkan, kontribusi dari negara di Timur Tengah akan mengalahkan Amerika Serikat dan Jepang yang juga tertarik pada SWF Tanah Air.

Namun, Luhut belum buka suara soal nominal dana yang akan dikucurkan UEA karena masih proses finalisasi. Begitu juga dengan aliran dana yang akan diberikan oleh AS dan Jepang.

Menurutnya, ketertarikan para negara ini perlu diapresiasi. Konsep SWF sejatinya merupakan lembaga yang bertugas untuk mengelola dana abadi yang berasal dari kelebihan kekayaan suatu negara.

Kekayaan suatu negara sendiri bisa berasal dari dua sumber, yaitu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak, gas, serta batu bara, dan bersumber dari aset keuangan. Misalnya, obligasi, saham, dan lainnya.
"Mungkin ini baru pertama kali terjadi pihak-pihak yang bermodal besar bekerja sama dalam satu proyek," ujar Luhut.

Luhut mengatakan pembahasan proyek SWF akan kembali dibicarakan pada bulan depan. Pemerintah melalui Menteri BUMN Erick Thohir perlu menyiapkan dasar hukum pembentukan SWF terlebih dulu.

Di luar SWF, Indonesia dan UEA telah menandatangani 16 perjanjian kerja sama. Lima perjanjian berupa kerja sama antar pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.

Sedangkan 11 perjanjian lain merupakan kerja sama antar bisnis di bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar 89 miliar dolar atau sekitar Rp314,9 triliun.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya