Perusahaan asuransi plat merah bernama Jiwasraya tengah mengalami gagal bayar utang (Likuiditas) sebesar Rp. 12,4 triliun kepada nasabah.
Persoalan ini pun menjadi kasus besar yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung, karena diduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan orang dalam.
Sementara, dari sisi kelembagaan, Jiwasraya juga dianggap bermasalah, karena belum menyerahkan laporan keuangannya pada tahun 2018.
Terakhir, perseroan ini merilis laporan keuangannya di tahun buku 2017, dan mendapat opini adverse atau dengan modifikasi dari Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers (PwC).
Namun, laporan keuangan dari akuntan publik PwC ini dipertanyakan oleh DPR RI, karena dianggap merekayasa nilai perolehan keuntungan (laba), yang awalnya sebesar Rp. 2,4 triliun menjadi hanya Rp. 428 miliar.
Ternyata tidak cuma DPR yang beranggapan ada kesalahan di dalam laporan keuangan dari akuntan publik PwC. Tetapi, ekonom senior Dr. Rizal Ramli melihat indikasi yang sama.
Pria yang akrab disapa RR ini mengatakan, seharusnya PwC sudah diberi sanksi tegas atas laporannya yang patut diragukan kebenarannya.
"Peranan accoutin found (kantor akuntan publik) di Indonesia harus menggunakan 5 top, tapi kerjanya (PwC) yang abal-abal, memberikan laporan yang abal-abal dan tidak kena sanki," ucapnya saat ditemui di Gedung F Kampus FISIP UI, Kelapa Dua, Depok, Rabu (8/1).
Selain itu, RR juga menyebut kalau kantor akuntan publik semacam PwC bisa menjadi masalah ke depannya, atau bahkan bisa menyebabkan banyak persoalan keuangan di institusi lainnya.
Oleh karena itu, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengimbau agar pemerintah segera memberikan sanksi tegas kepada PwC.
"Kalau tidak kita benahi akan terjadi laporan abal-abal," tutup RR.
