Jakarta Punya Pasar Online, Netizen Sebut Inspiratif Dan Layak Diikuti Provinsi lain

Jakarta punya pasar online. Pasar yang menggunakan sistem e-Order ini diluncurkan Pemprov DKI Jakarta, sebagai bentuk kerja sama antara Pemprov DKI dan warganya.

Program Pasar Online ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja bagi pelaku UMKM di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam akun Instagramnya menyebutkan, Pemprov DKI meluncurkan pasar online untuk menaungi UMKM DKI Jakarta yang disebut dengan E-Order.

"Dari Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Prov. DKI Jakarta⁣⁣ ... ⁣⁣Saat ini, Pemprov DKI Jakarta telah meluncurkan pasar online untuk menaungi UMKM DKI Jakarta yang disebut dengan E-Order.⁣," tulis Anies dalam unggahannya, Selasa (7/1).
⁣⁣
"Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan langsung SKPD/UKPD bahkan BUMD dengan maksimal transaksi Rp50.000.000 dapat dibeli di E-Order. Ini menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha kecil dan mikro untuk memasarkan produknya. Oleh karena itu, untuk para pelaku usaha baik yang sudah terdaftar di Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) maupun belum semuanya dapat mendaftarkan diri dalam sistem e-order dengan registrasi di website eorder-bppbj.jakarta.go.id.⁣⁣" lanjut Anies.

Banyak netizen yang menanggapi positif peluncuran pasar online ini. Salah satu netizen berkomentar program ini sangat inspiratif dan mengangkat ekonomi kecil. Netizen yang lain berkomentar, hal ini layak untuk diikuti provinsi lainnya.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provisi DKI, Blessmiyanda, mengatakan, pasar online ini adalah kolaborasi Pemprov dengan warganya.

"Saya laporkan bahwa pembangunan e-Order ini adalah bentuk kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan warganya. Di mana warga DKI Jakarta menjadi co-creator atau terlibat langsung dalam proses pembangunan," kata Blessmiyanda di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (6/12).

Adapun e-Order yang diluncurkan hari ini lebih kepada pasar online penyedia pangan sehingga warga DKI dapat memesan dan melalukan transaksi melalui online dengan penyedia jasa dari pihak UMKM dan BUMD. Begitu juga di lingkungan Pemprov DKI, misalnya untuk menyediakan makanan saat rapat

"Data anggaran untuk makan minum rapat pada Tahun 2019 mencapai Rp 840 miliar dan tahun ke depan tahun 2020 diidentifikasi mencapai Rp 490 miliar," Blessmiyanda.