Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/RMOL

Politik

Bantah Beda Persepsi Dengan Moeldoko Soal Uighur, Mahfud MD: Kita Diplomasi Lunak

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 22:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskanm tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko soal sikap pemerintah terhadap dugaan pelanggaran HAM yang menimpa etnis Uighur di Xinjiang, China.

"Ini wartawan sekarang ini ngaco , Pak Moeldoko bilang kita ndak ikut campur, saya bilang juga ndak ikut campur tapi kita diplomasi lunak. Diplomasi lunak itu artinya tidak ikut campur," tegasnya kepada wartawan di kediaman Menkominfo Johnny G Plate, Kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (25/12).

Mantan Ketua MK ini menjelaskan, diplomasi lunak dalam kasus Uighur yang dimaksud ialah mengoptimakan cara-cara diplomatis untuk tetap bersikap terkait dugaan pelanggaran HAM yang menimpa Muslim Uighur di Xinjiang China itu.


"Kalau ikut campur kan langsung berhadapan. Ini ndak ikut campur, ya kita lunak saja seperti saya memanggil Dubesnya. Gimana, oke Indonesia ndak akan intervensi," bebernya.

"Sama persis kok kalimat saya dengan Pak Moeldoko. Tapi kalau media-media zaman sekarang ini judulnya bombastis. Jangan suka gituan lah," imbuh Mahfud.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan Indonesia tidak akan ikut campur soal etnis Uighur di Xinjiang China.

Menurutnya, itu urusan dalam negeri negiri China. Moeldoko menegaskan bahwa sikap pemerintah Indonesia telah sesuai dengan prinsip standar hubungan internasional.

"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," kata di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya