Sikap apatis pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin terhadap kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa etnis minoritas Uighur di Xinjiang, China terus memancing kritik.
Bahkan, sikap 'diam' pemerintahan Jokowi-Maruf dinilai berbeda dengan era Presiden Soeharto.
"Jelas bedanya. Saat umat Islam Bosnia menghadapi masalah, Pak Harto (Soeharto) dengan gigih membantu perjuangan mereka," kata mantan Sekertaris BUMN Said Didu dalam cuitan di Twitter pribadinya, Rabu (25/12).
Kini, lanjut Said, pemerintahan Jokowi-Maruf terkesan menyalahkan masyarakat yang membela etnis Uighur dan Rohingya di Myanmar, yang jelas-jelas mengalami penindasan dari pemerintah setempat.
"Saat umat Islam Rohingya di Myanmar dan umat Islam Uighur hadapi masalah, pemerintah kita justru terkesan menyalahkan rakyatnya yang membela mereka," demikian Said.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan Indonesia tidak akan ikut campur soal dugaan penindasan yang dialami etnis Uighur di Xinjiang.
Menurut Moeldoko, itu urusan dalam negeri negara China. Dan sikap pemerintah Indonesia telah sesuai dengan prinsip standar hubungan internasional.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12).
