Berita

Said Didu/Net

Politik

Pemerintah Ogah Ikut Campur Kasus Uighur, Said Didu: Beda Dengan Zaman Pak Harto

RABU, 25 DESEMBER 2019 | 13:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap apatis pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin terhadap kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa etnis minoritas Uighur di Xinjiang, China terus memancing kritik.

Bahkan, sikap 'diam' pemerintahan Jokowi-Maruf dinilai berbeda dengan era Presiden Soeharto.

"Jelas bedanya. Saat umat Islam Bosnia menghadapi masalah, Pak Harto (Soeharto) dengan gigih membantu perjuangan mereka," kata mantan Sekertaris BUMN Said Didu dalam cuitan di Twitter pribadinya, Rabu (25/12).


Kini, lanjut Said, pemerintahan Jokowi-Maruf terkesan menyalahkan masyarakat yang membela etnis Uighur dan Rohingya di Myanmar, yang jelas-jelas mengalami penindasan dari pemerintah setempat.

"Saat umat Islam Rohingya di Myanmar dan umat Islam Uighur hadapi masalah, pemerintah kita justru terkesan menyalahkan rakyatnya yang membela mereka," demikian Said.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan Indonesia tidak akan ikut campur soal dugaan penindasan yang dialami etnis Uighur di Xinjiang.

Menurut Moeldoko, itu urusan dalam negeri negara China. Dan sikap pemerintah Indonesia telah sesuai dengan prinsip standar hubungan internasional.

"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya