Menggeser Jubir KPK, Politik Balas Dendam?

Baru saja dilantik, pimpinan KPK langsung mencari juru bicara baru. Rencana KPK yang akan mencari jubir baru ini mengundang perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW).  

Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyarankan, pimpinan baru KPK memakai penilaian objektif dengan indikator jelas saat merumuskan kebijakan, termasuk menggeser Febri Diansyah dari posisi juru bicara lembaga antirasuah tersebut.

Bukan tidak mungkin kebijakan menggeser Febri akan dianggap sebagai sentimen tertentu.

"Sebab, kalau tidak objektif, sangat terlihat ada politik balas dendam yang sedang dimainkan lima komisioner KPK,” kata Kurnia, Selasa (24/12).

Kurnia mengatakan, kalau pimpinan KPK tetap menggeser Febri tanpa alasan jelas, maka Firli Cs justru bakal merusak sistem yang selama ini telah tertata.

"Tidak salah kalau nanti publik menduga kelima Komisioner KPK ini benar-benar ingin menghancurkan KPK dengan merusak sistem," kata Kurnia

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, Febri Diansyah sebenarnya secara struktural merupakan Kepala Biro Humas, bukan jubir.

“Tapi selama ini, karena tak ada jubir khusus, maka Kabiro Humas (Febri Diansyah) merangkap menjadi juru bicara. Tapi ke depan, kami lengkapi semua strukturnya,” kata Gufron, Senin (23/12).

Ia menuturkan, ada enam jabatan struktural kehumasan KPK yang kekinian belum terisi termasuk juru bicara.
Untuk diketahui, Febri telah menjabat sebagai Jubir KPK sejak tahun 2016. Namun, kekinian, Febri dianggap rangkap jabatan karena dia juga sebagai Kepala Biro Humas KPK.