Presiden Joko Widodo mengaku ingin betul-betul memonitor secara khusus implementasi program Biodiesel 30 (B30). Setelah B20, sekarang masuk ke B30.
"Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Tadi saya sudah perintah lagi pada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Peresmian Implementasi program B30, di SPBU Pertamina, Jl. MT. Haryono, Jakarta, Senin (23/12).
Menurutnya, ada tiga alasan mengapa pemerintah harus mempercepat implementasi program biodiesel. Pertama, pemerintah berusaha untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan, energi terbarukan, dan juga harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang tak sadar suatu saat pasti akan habis.
"Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih, dengan menurunkan emisi gas karbon dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, ini adalah energi bersih," tutur Jokowi.
Kedua, ketergantungan pada impor BBM, termasuk di dalamnya solar cukup tinggi, sementara di sisi lain kita juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia.
Dengan potensi sawit sebesar itu, lanjut Jokowi, Indonesiaa punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.
"Usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Kalkulasinya jika kita konsisten menerapkan B30 ini akan hemat devisa kurang lebih Rp 63 triliun, jumlah yang sangat besar sekali," kata Presiden.
Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan. Menurut Jokowi, B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, selanjutnya menimbulkan multiplier effect terhadap 16,5 juta petani pekebun kelapa sawit kita.
"Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit," tegasnya.
Karena itu, Jokowi menyampaikan, setelah program B30 nantinya masuk ke B40, ke B50, dan nanti ke B100.
"Akan tidak mudah kita untuk ditekan-tekan lagi oleh negara manapun, terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita, karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar," ujarnya.
Kepala Negara mengingatkan dua kunci keberhasilan implementasi program B30 maupun nantinya menuju ke B100. Apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak.
"Jangan-jangan masih ada di antara kita yang masih suka impor, impor BBM, karena itu permintaan terhadap B30 dan menuju ke B100 yang harus terus dikembangkan dan diperbesar," tuturnya.
Dilansir dari laman Setkab, tampak hadir Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohor, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama.
