Berita

pengamat ekonomi dan politik dari Nusantara Centre, Yudhie Haryono/Ist

Politik

Pak Jokowi, Ini Sumber Pendanaan APBN Potensial Tapi Tak Konvensional

MINGGU, 22 DESEMBER 2019 | 23:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Harus ada perubahan strategi dalam pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Presiden Joko Widodo di periode kedua memimpin Indonesia.

Beberapa perubahan yang perlu dieksekusi yakni pendanaan APBN yang selama ini hanya mengandalkan penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), dan utang.

Menurut pengamat ekonomi dan politik dari Nusantara Centre, Yudhie Haryono, pendanaan APBN bisa ditambah dengan sumber non-konvensional, salah satunya opsi pajak super progresif yang bisa diperuntukkan mobil mewah, perkantoran, pabrik dan lain-lain.


Tak hanya soal pajak super progresif, lanjut Yudhie, pemerintah diminta tak lagi mengandalkan pendanaan konvensional dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.

Atas dasar kedaulatan negara, pemerintah bisa saja menugaskan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak sejumlah uang baru sesuai kebutuhan tanpa harus mengganggu likuiditas uang yang telah tersedia di pasar.

“Siapa bilang (BI) tidak bisa (mencetak uang untuk pembiayaan infrastruktur)? Kalau soal diprotes oleh negara lain, ya itu sudah pasti, tapi apakah bisa? Secara ilmu ekonomi bisa saja itu dilakukan asal uangnya benar-benar dipakai hanya untuk pembangunan (infrastruktur) dan setelah usai harus ditarik lagi sehingga tidak membanjiri pasar sampai terjadi inflasi,” papar Yudhie.

Ia sadar cara-cara out of the box ini akan dianggap sebagian pihak mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Namun baginya, fakta saat ini bukan perekonomian negara yang terancam, melainkan pihak-pihak yang mempermasalahkan itulah berpotensi kehilangan ladang untuk mendapatkan keuntungan.

“Karena dengan cara-cara konvensional, perbankan dapat untung dari pembiayaan ke BUMN infrastruktur. Investor besar diuntungkan karena pemerintah jadi merasa perlu menerbitkan SUN (Surat Utang Negara). Mereka-mereka ini yang membangun persepsi seolah cara-cara pendanaan konvensional adalah satu-satunya jalan keluar. Itu salah besar,” tandas Yudhie

Selain Yudhie, turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Ketua Tim Perumus Pendidikan di YSNB (Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti), Bambang Pharma dan Ketua Bidang Pendidikan NU Circle, Ketua Presidium Gernas Tastaka, Achmad Rizali.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya