Berita

pengamat ekonomi dan politik dari Nusantara Centre, Yudhie Haryono/Ist

Politik

Pak Jokowi, Ini Sumber Pendanaan APBN Potensial Tapi Tak Konvensional

MINGGU, 22 DESEMBER 2019 | 23:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

RMOL. Harus ada perubahan strategi dalam pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Presiden Joko Widodo di periode kedua memimpin Indonesia.

Beberapa perubahan yang perlu dieksekusi yakni pendanaan APBN yang selama ini hanya mengandalkan penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak (PNBP), dan utang.

Menurut pengamat ekonomi dan politik dari Nusantara Centre, Yudhie Haryono, pendanaan APBN bisa ditambah dengan sumber non-konvensional, salah satunya opsi pajak super progresif yang bisa diperuntukkan mobil mewah, perkantoran, pabrik dan lain-lain.


Tak hanya soal pajak super progresif, lanjut Yudhie, pemerintah diminta tak lagi mengandalkan pendanaan konvensional dalam menggenjot pembangunan infrastruktur.

Atas dasar kedaulatan negara, pemerintah bisa saja menugaskan Bank Indonesia (BI) untuk mencetak sejumlah uang baru sesuai kebutuhan tanpa harus mengganggu likuiditas uang yang telah tersedia di pasar.

“Siapa bilang (BI) tidak bisa (mencetak uang untuk pembiayaan infrastruktur)? Kalau soal diprotes oleh negara lain, ya itu sudah pasti, tapi apakah bisa? Secara ilmu ekonomi bisa saja itu dilakukan asal uangnya benar-benar dipakai hanya untuk pembangunan (infrastruktur) dan setelah usai harus ditarik lagi sehingga tidak membanjiri pasar sampai terjadi inflasi,” papar Yudhie.

Ia sadar cara-cara out of the box ini akan dianggap sebagian pihak mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Namun baginya, fakta saat ini bukan perekonomian negara yang terancam, melainkan pihak-pihak yang mempermasalahkan itulah berpotensi kehilangan ladang untuk mendapatkan keuntungan.

“Karena dengan cara-cara konvensional, perbankan dapat untung dari pembiayaan ke BUMN infrastruktur. Investor besar diuntungkan karena pemerintah jadi merasa perlu menerbitkan SUN (Surat Utang Negara). Mereka-mereka ini yang membangun persepsi seolah cara-cara pendanaan konvensional adalah satu-satunya jalan keluar. Itu salah besar,” tandas Yudhie

Selain Yudhie, turut hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini adalah Ketua Tim Perumus Pendidikan di YSNB (Yayasan Suluh Nuswantara Bhakti), Bambang Pharma dan Ketua Bidang Pendidikan NU Circle, Ketua Presidium Gernas Tastaka, Achmad Rizali.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya