Berita

Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi/RMOL

Politik

Muhammadiyah Masih Tunggu Permintaan Maaf Wall Street Journal

JUMAT, 20 DESEMBER 2019 | 19:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masih tetap pada keukeuh untuk membawa media asing Wall Street Journal ke meja hijau atas artikel tendensius, yang menyebut sejumlah ormas Islam mendapat “uang diam” dari pemerintah China atas kasus persekusi terhadap muslim uighur di Xinjiang.

Disebutkan dalam artikel media asal Amerika Serikat itu bahwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan MUI mendapat “uang diam” sehingga tidak protes atas isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur, di Xianjiang, China.

"Kita (masih) komunikasikan dengan pihak Wall Street Journal dengan cara yang baik dan insyaAllah ada solusi terbaik," ujar Ketua Lembaga Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah Muhyiddin Junaidi kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).


Namun demikian, hingga saat ini pihak Wall Street Journal masih belum ada pernyataan resmi dan mengajukan permohonan maaf kepada ormas Islam tanah air, khususnya PP Muhammadiyah atas pemberitaan bernada tendensius tersebut.

"Belum, belum ada. Sejauh ini belum ada," ujar Muhyiddin.

Dia memastikan dalam waktu dekat langkah hukum tersebut akan segera dilakukan oleh PP Muhammadiyah melalui kuasa hukumnya, yakni Ketua Lembaga Kajian Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas.

"Ya kita berikan waktu, ya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Tapi kita kasih deadline supaya masalahnya clear. Nanti kuasa hukum yang menentukan" demikian Muhyiddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya