Harjono, Hakim MK Dua Periode Yang Akan Dilantik Jadi Anggota Dewas KPK

JUMAT, 20 DESEMBER 2019 | 13:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) Harjono akan menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2019-2023.

Sebelum menjabat Ketua DKPP, Harjono merupakan hakim konstitusi dua periode.

Harjono mengaku sudah dihubungi pihak kepresidenan kemarin untuk datang ke Istana hari ini.

Pria 71 tahun kelahiran Nganjuk, Jawa Timur ini juga tercatat pernah menjabat anggota MPR.

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik komisioner dan Dewas KPK periode 2019-2023, di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/12), pukul 14.30 WIB.

Lima Komisiner KPK yang akan dilantik adalah: Firli Bahuri (ketua) dan empat wakil ketua yakni Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

Adapun lima Dewas KPK akan dumumkan hari ini, dan langsung dilantik bersamaan dengan komisiner KPK.

Berita

Politik

Harjono, Hakim MK Dua Periode Yang Akan Dilantik Jadi Anggota Dewas KPK

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara