Berita

Nancy Pelosi/Net

Dunia

Trump Dimakzulkan, Ketua DPR: Dia Ancaman Keamanan Nasional

KAMIS, 19 DESEMBER 2019 | 09:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

DPR Amerika Serikat dengan suara mayoritas memilih untuk memakzulkan Presiden Donald Trump karena dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan terkait hubungannya dengan Ukraina. Bukan hanya itu, Trump juga dianggap menghalangi kongres yang melakukan penyelidikan.

Pemakzulan itu diloloskan DPR dalam pemungutan suara yang digelar pada Rabu (18/12) waktu setempat. Hasil pemungutan suara itu kemudian akan dibawa ke persidangan di Senat pada Januari mendatang.  

Dengan demikian, Trump merupakan presiden ketiga dalam sejarah Amerika Serikat yang dimakzulkan oleh Dewan penuh.


"Sungguh tragis bahwa tindakan presiden yang sembrono, membuat pemakzulan perlu," kata Ketua DPR Nancy Pelosi yang gencar mendorong pemakzulan tersebut.

"Dia (Trump) tidak memberi kita pilihan," kata Pelosi seperti dimuat Al Jazeera.

"Presiden adalah ancaman berkelanjutan bagi keamanan nasional kita, dan integritas pemilihan kita, dasar demokrasi kita," tegasnya.

Di waktu bersamaan saat pemungutan suara digelar di DPR, Trump menggelar kampanye di Michigan dan dengan lantang dia membantah telah melakukan kesalahan.

"Malam ini Partai Demokrat berusaha untuk membatalkan surat suara puluhan juta orang Amerika patriotik," kata Trump kepada kerumunan massa.
Untuk diketahui bahwa proses pemakzulan Trump dilakukan setelah ada whistleblower anonim yang mengadu ke Kongres pada bulan September lalu tentang panggilan telepon yang dilakukan oleh Trump dan presiden Ukraina pada bulan Juli lalu.

Dalam panggilan telepon itu, Trump tampaknya mengikat bantuan militer Amerika Serikat untuk Ukraina dengan peluncuran penyelidikan terhadap perusahaan di mana putra Joe Biden di Ukraina. Bantuannya dapat memberikan keuntungan secara politis bagi Trump. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya