Berita

Mobil mewah pengemplang pajak di Jatim/Net

Nusantara

Tiga Alasan IPW Dukung Polda Jatim Sita Belasan Mobil Mewah

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 22:03 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aksi polisi menggelar pemeriksaan terhadap mobil mewah di wilayah Jawa Timur mendapat dukungan. Dalam aksi ini, belasan mobil diamankan ke Mapolda Jatim.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane tegas menyatakan dukungan pada polisi atas aksi ini. Dia bahkan meminta polisi untuk tidak takut bertindak tegas, sekalipun ada pihak yang melontarkan tudingan aksi ini digelar sewenang-wenang.

Apalagi, tujuan dari pemeriksaan adalah untuk memastikan pemilik mobil mewah itu taat peraturan.


“Jika para pemilik mobil mewah itu merasa benar dan diperlakukan tidak adil oleh polisi, mereka bisa mengadu ke Propam atau bahkan mempraperadilankan Polda Jatim,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/12).

Neta mengajak DPR dan DPRD Jatim mendukung aksi polisi dalam menertibkan ketaatan pajak para pemilik mobil mewah.

Setidaknya, ada tiga alasan untuk mendukung langkah polisi. Pertama, berkaca pada kasus mobil mewah yang terbakar di jalanan Surabaya.

“Antisipatif memang harus dilakukan polisi karena kasus mobil terbakar di jalanan tentu sangat berbahaya,” ujarnya.

Kedua, kata Neta, ada dugaan bahwa mobil mewah tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

Sedangkan alasan ketiga, diduga banyak mobil mewah yang tidak bayar pajak alias pemiliknya mengemplang pajak.

“Seharusnya semua Polda di indonesia mengikuti langkah tegas yang dilakukan Polda Jatim agar para pemilik mobil mewah tidak bersikap sesukanya,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya