Berita

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi/Net

Politik

Koopsus TNI Siap Dilibatkan Untuk Pembebasan Tiga Sandera Abu Syayaf

RABU, 18 DESEMBER 2019 | 06:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk membebaskan 3 WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata Abu Syayaf.

Terhitung sejak September 2019, pemerintah telah melakukan berbagai upaya negosiasi agar kelompok Abu Syayaf bersedia membebaskan ketiganya dalam keadaan selamat.

Ketiganya WNI yang disandera merupakan nelayan Indonesia yang diculik dari Lahad Datu, Sabah.
Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, pihaknya siap jika Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) diterjunkan untuk menyelamakan sandera.

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi mengatakan, pihaknya siap jika Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia (Koopsus TNI) diterjunkan untuk menyelamakan sandera.

"Koopsus TNI siap dilibatkan dalam operasi bila ada permintaan dari negara terkait, serta ada keputusan politik di negara kita," kata Sisriadi saat dikonfirmasi, Selasa (17/12).

Namun, menurut dia, sampai sekarang belum ada permintaan untuk menerjunkan Koopsus.
"Sampai saat ini belum ada permintaan dan keputusan politik negara," pungkasnya.

Tiga nelayan diidentifikasi sebagai Maharudin Lunani (48), putranya Muhammad Farhan (27), dan anggota kru Samiun Maneu (27). Mereka diculik oleh orang-orang bersenjata dari kapal pukat nelayan yang terdaftar di Sandakan, perairan Tambisan.

Kelompok Abu Sayyaf meminta 30 juta peso atau sekitar Rp 8 miliar sebagai uang tebusan.
Abu Sayyaf merupakan kelompok bersenjata yang kerap menculik nelayan. Kelompok ini berdomisili di Filipina, dengan tiga wilayah kekuasaan di daerah Jolo, Basilan, dan Mindanao. Meski begitu, mereka juga kerap berpindah-pindah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meminta bantuan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, untuk membebaskan tiga nelayan WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf di selatan Filipina.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya