Andi Mallarangeng: Ketimbang Urusi Amandemen UUD, Lebih Baik Jokowi Fokus Benahi Ekonomi

Wacana penambahan jabatan presiden tiga periode dipilih MPR melalui amandemen UUD 1945 tidak mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya tidak tergoda dengan wacana-wacana tersebut.

Begitu ditegaskan pakar politik, Andi Mallarangeng saat mengisi diskusi dalam publikasi rilis survei yang digelar oleh Roda Tiga Konsultan, di Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

"Di tiga tahun pertama ini, kalau saya menyarankan Pak Jokowi fokus menyelesaikan masalah ekonomi, jangan tergoda untuk mengurusi amandemen konstitusi yang pada dasarnya itu tidak disetujui oleh rakyat," tegas Andi.

Andi yang juga Politisi Demokrat ini menilai, Jokowi seharusnya lebih fokus pada pembenahan kondisi ekonomi yang justru lebih diharapkan masyarakat. Ketimbang mengurusi soal-soal yang justru tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

"Di tiga tahun pertama ini, kalau saya menyarankan Pak Jokowi fokus menyelesaikan masalah ekonomi. Jangan tergoda untuk mengurusi amandemen konstitusi yang pada dasarnya itu tidak disetujui oleh rakyat," kata Andi.

Sebelumnya, Direktur Riset Roda Tiga Konsultan, Muhammad Taufiq Arif memaparkan bahwa masyarakat tidak setuju dengan wacana pemilihan presiden oleh MPR sebanyak 52,8 persen dan hanya 9,9 persen masyarakat yang sangat setuju.

"Tentang pemilihan presiden oleh MPR, sebanyak 52,8 persen masyarakat tidak setuju," kata Taufiq Arif.

Sedangkan, hanya 12,3 persen masyarakat menyatakan sangat tidak setuju dan 0,9 persen masyarakat sangat setuju. Kemudian 17,6 persen netral dan 4 persen masyarakat tidak memberikan jawaban.