Berita

Korea Utara/Net

Dunia

Rusia Dan China Dorong PBB Hapus Sanksi Korut

SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 06:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China dan Rusia mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB mencabut larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil Korea Utara.

Usulan itu tertuang dalam draft rancangan resolusi yang bocor ke media.

Dikabarkan Channel News Asia (Selasa, 17/12), draf tersebut juga menyerukan larangan untuk dicabut pada warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan tahun 2017 bagi semua pekerja Korea Utara yang akan dipulangkan pada minggu depan.
Bukan hanya itu, draf tersebut juga mengusulkan agar PBB membebaskan proyek-proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Bukan hanya itu, draf tersebut juga mengusulkan agar PBB membebaskan proyek-proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi dapat diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu atau tidak.
Namun, sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia atau China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk dapat lolos.

Dengan demikian, ada potensi draft tersebut gagal lolos karena Amerika Serikat, Inggris dan Perancis kemungkinan mengeluarkan veto. Ketiga negara tersebut diketahui bersikeras bahwa tidak ada sanksi PBB yang harus dicabut sampai Korea Utara menghentikan program nuklir dan balistik rudalnya.

Sanksi-sanksi itu sendiri diketahui diterapkan kepada Korea Utara sejak tahun 2006 lalu.

Rusia dan China sebagai negara pelopor usulan pencabutan sanksi Korea Utara itu mengklaim bahwa Dewan Keamanan PBB harus memberi penghargaan kepada Pyongyang setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji pada 2018 untuk melakukan denuklirisasi.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya