Berita

Korea Utara/Net

Global

Rusia Dan China Dorong PBB Hapus Sanksi Korut

SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 06:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China dan Rusia mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB mencabut larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil Korea Utara.

Usulan itu tertuang dalam draft rancangan resolusi yang bocor ke media.

Dikabarkan Channel News Asia (Selasa, 17/12), draf tersebut juga menyerukan larangan untuk dicabut pada warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan tahun 2017 bagi semua pekerja Korea Utara yang akan dipulangkan pada minggu depan.
Bukan hanya itu, draf tersebut juga mengusulkan agar PBB membebaskan proyek-proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Bukan hanya itu, draf tersebut juga mengusulkan agar PBB membebaskan proyek-proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi dapat diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu atau tidak.
Namun, sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia atau China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk dapat lolos.

Dengan demikian, ada potensi draft tersebut gagal lolos karena Amerika Serikat, Inggris dan Perancis kemungkinan mengeluarkan veto. Ketiga negara tersebut diketahui bersikeras bahwa tidak ada sanksi PBB yang harus dicabut sampai Korea Utara menghentikan program nuklir dan balistik rudalnya.

Sanksi-sanksi itu sendiri diketahui diterapkan kepada Korea Utara sejak tahun 2006 lalu.

Rusia dan China sebagai negara pelopor usulan pencabutan sanksi Korea Utara itu mengklaim bahwa Dewan Keamanan PBB harus memberi penghargaan kepada Pyongyang setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji pada 2018 untuk melakukan denuklirisasi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya