Berita

Korea Utara/Net

Dunia

Rusia Dan China Dorong PBB Hapus Sanksi Korut

SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 06:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China dan Rusia mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB mencabut larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil Korea Utara.

Usulan itu tertuang dalam draft rancangan resolusi yang bocor ke media.

Dikabarkan Channel News Asia (Selasa, 17/12), draf tersebut juga menyerukan larangan untuk dicabut pada warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan tahun 2017 bagi semua pekerja Korea Utara yang akan dipulangkan pada minggu depan.
Bukan hanya itu, draf tersebut juga mengusulkan agar PBB membebaskan proyek-proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Bukan hanya itu, draf tersebut juga mengusulkan agar PBB membebaskan proyek-proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi dapat diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu atau tidak.
Namun, sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia atau China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk dapat lolos.

Dengan demikian, ada potensi draft tersebut gagal lolos karena Amerika Serikat, Inggris dan Perancis kemungkinan mengeluarkan veto. Ketiga negara tersebut diketahui bersikeras bahwa tidak ada sanksi PBB yang harus dicabut sampai Korea Utara menghentikan program nuklir dan balistik rudalnya.

Sanksi-sanksi itu sendiri diketahui diterapkan kepada Korea Utara sejak tahun 2006 lalu.

Rusia dan China sebagai negara pelopor usulan pencabutan sanksi Korea Utara itu mengklaim bahwa Dewan Keamanan PBB harus memberi penghargaan kepada Pyongyang setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji pada 2018 untuk melakukan denuklirisasi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya