Berita

Korea Utara/Net

Dunia

Rusia Dan China Dorong PBB Hapus Sanksi Korut

SELASA, 17 DESEMBER 2019 | 06:47 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China dan Rusia mengusulkan agar Dewan Keamanan PBB mencabut larangan ekspor patung, makanan laut dan tekstil Korea Utara.

Usulan itu tertuang dalam draft rancangan resolusi yang bocor ke media.

Dikabarkan Channel News Asia (Selasa, 17/12), draf tersebut juga menyerukan larangan untuk dicabut pada warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri dan penghentian persyaratan tahun 2017 bagi semua pekerja Korea Utara yang akan dipulangkan pada minggu depan.
Bukan hanya itu, draf tersebut juga mengusulkan agar PBB membebaskan proyek-proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Bukan hanya itu, draf tersebut juga mengusulkan agar PBB membebaskan proyek-proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi PBB.

Belum jelas kapan atau apakah rancangan resolusi dapat diajukan ke pemungutan suara di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu atau tidak.
Namun, sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia atau China sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk dapat lolos.

Dengan demikian, ada potensi draft tersebut gagal lolos karena Amerika Serikat, Inggris dan Perancis kemungkinan mengeluarkan veto. Ketiga negara tersebut diketahui bersikeras bahwa tidak ada sanksi PBB yang harus dicabut sampai Korea Utara menghentikan program nuklir dan balistik rudalnya.

Sanksi-sanksi itu sendiri diketahui diterapkan kepada Korea Utara sejak tahun 2006 lalu.

Rusia dan China sebagai negara pelopor usulan pencabutan sanksi Korea Utara itu mengklaim bahwa Dewan Keamanan PBB harus memberi penghargaan kepada Pyongyang setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjanji pada 2018 untuk melakukan denuklirisasi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya