Berita

Mardani H. Maming/Net

Bisnis

Sumber Pemborosan, Tenderkan Saja Anak Cucu Usaha BUMN Ke Swasta!

SENIN, 16 DESEMBER 2019 | 09:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengkaji anak dan cucu usaha BUMN.

Ketua Umum BPP Hipmi Mardani H. Maming mengatakan, kehadiran anak dan cucu usaha yang menggurita, menjadi sumber pemborosan dan membuat daya saing BUMN melemah.

"Maka kita usul, tawarkan saja ke swasta. Ditender ke swasta," ujar Maming, Senin (16/12).


Dia mengatakan, rantai pasok alias supply chain BUMN saat ini dimonopoli oleh anak dan cucu usaha BUMN itu sendiri. Satu BUMN bisa memiliki puluhan bahkan ratusan anak dan cucu.

"Mungkin jumlah mereka saat ini hampir seribuan," ujar Maming.

Akibat monopoli dari hulu ke hilir ini, rantai pasok BUMN tidak efisien dan menjadi ajang pemborosan baru. Sebab proses pengadaan di BUMN menjadi sangat panjang.

"Memang akhirnya, pengadaan itu diserahkan ke swasta. Tapi panjang. Sebab melalui anak dan cucu-cucu usahanya. Kenapa tidak langsung mother company-nya saja yang langsung tender ke swasta," ucap dia.

Maming mengatakan dengan ditawarkan ke swasta, terjadi persaingan yang ketat dipihak vender atau calon supplier. Dengan demikian, BUMN akan mendapatkan harga yang kompetitif dan kualitas barang dan jasa yang bagus pula.

"Kita lihat di BUMN itu pemasoknya hampir tidak ada persaingan, ada penunjukan langsung karena anak dan cucu usaha atau tiba-tiba ada aturan anak usaha diminta bermitra dengan swasta. Padahal swasta bisa bersaing secara sehat memasok ke BUMN. Ruang-ruang ini tidak cukup sehat tercipta di BUMN," ucap Maming.  

Dampak dari pemborosan ini, daya saing BUMN sangat lemah. Profitabilitas BUMN misalnya sangat memprihatinkan. Dari 142 BUMN, hanya sebagian kecil yang bisa dianggap memiliki profit dan punya kontribusi terhadap pendapatan negara. Laba BUMN sebesar Rp 189 triliun, hanya 15 BUMN yang berkontribusi hingga 73 persen.

Oleh sebab itu, Maming meminta agar ekosistem usaha BUMN disinergikan dengan sektor swasta.

"Swasta itu kan 100 persen napas atau rohnya daya saing dan persaingan. Kalau BUMN, yang separuh napasnya sosial, bersinergi dengan swasta, marwah kompetitif itu akan tertransfer juga ke BUMN," ucap Maming.

Dia mencontohkan, industri keuangan yang dikelolah BUMN saat ini, kinerjanya sangat bagus. Hal ini terjadi, sebab industri keuangan sangat ketat membatasi penguasaan usaha yang di luar core business BUMN perbankan.

"Bank-bank kita kinerjanya bagus-bagus. Aturannya ketat disana. Mereka dilarang berbisnis di luar keuangan. Kan lucu kalau Bank Mandiri tiba-tiba punya bisnis laundry," ujar Maming.  

Maming sepakat dengan Erik bahwa BUMN harus fokus menggarap lini usaha intinya saja.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya