Di Hadapan Milenial, Bamsoet Sebut Perlu Fulus Untuk Dapat Jabatan

Biaya politik yang tinggi menjadi satu penyebab suburnya praktik korupsi di Indonesia. Karena itu, jangan harap korupsi akan hilang jika cost politik masih mahal.

Begitu ditegaskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat mengisi diskusi "Yakin Demokrasi Sampai" di acara Milenial Fest di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12).

"Saya yakin korupsi tidak akan bisa hilang kalau biaya politik tetap tinggi. Untuk jadi gubernur, walikota, bupati, kalau pakai sistem sekarang ini (pemilihan langsung) jangan harap kita bisa berantas korupsi. Karena untuk memperoleh jabatan-jabatan itu diperlukan fulus," tuturnya.

Bamsoet menilai, untuk mewujudkan negara yang bebas dari praktik korupsi, sistem pemilihan harus diubah. Karena itu, ia mengajak generasi milenial untuk keluar dari kemelut penyakit korupsi.

"Mau keluar nggak? Ubah sistem politik kita, kembalikan ke Parlemen. Ayo siapa yang bisa jawab? Ada ide nggak? Karena sistem politik yang kita pilih, sistem demokrasi yang kita putuskan hari ini adalah sistem Pemilu langsung dan perlukan biaya tinggi," tegas Bamsoet.  

Ia pun mencontohkan tingginya biaya politik dalam Pilkada di DKI Jakarta. Menurutnya, dana hingga ratusan miliar bahkan triliunan dibutuhkan untuk bisa menduduki kursi nomor 1 DKI Jakarta.

"Untuk jadi calon saja, belum tentu jadi, itu sudah diperlukan puluhan miliar. Untuk Gubernur DKI mungkin kemarin yang terpilih, sebelum yang sekarang ini hampir capai Rp 1 triliun, itupun gagal," kata dia.

"Nah itu tantangan kita semua. Kita miliki landasan filosofis sila keempat, tapi nggak pernah masuk dan mau berani lagi membahas itu," tandas Bamsoet.