Gaya kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir dinilai jauh berbeda dengan saat era menteri sebelumnya, Rini Soemarno.
Hal itu diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Kementerian BUMN Ferry Andrianto.
"Tentu gaya kepemimpinan setiap menteri berbeda, yang tidak kalah dengan menteri sebelumnya. Pak Erick ingin bersih-bersih dan menekankan pada moralitas, dia pakai kata akhlak yang baik," ujar Ferry dalam sebuah forum diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Sabtu (14/12).
Ferry menilai, dalam mengurus 142 perusahaan pelat merah itu, Erick dianggap lebih terbuka, sementara Rini dianggap cenderung lebih suka menyelesaikan secara tertutup.
Erick memberi gebrakan baru bagi Kementerian BUMN.
Ketika menyelesaikan kasus Garuda dan memberhentikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara dari kursi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Erick bertindak cepat dan tegas. Erick juga mengganti beberapa petinggi BUMN di tataran komisaris dan direksi dengan tokoh-tokoh yang dianggap berkarakter 'pendobrak'. Misalnya, dengan menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero).
Erick memilih untuk langsung membersihkan pada perusahaan pelat merah dari oknum-oknum yang dianggapnya tidak bertanggung jawab.
Erick juga mengeluarkan kebijakan moratorium pembentukan anak usaha dan perusahaan patungan bagi seluruh BUMN. Hal ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi kinerja para perusahaan pelat merah karena dinilai sudah terlalu banyak memiliki anak, cucu, dan cicit usaha. Padahal, tak jarang bisnis anak usaha tidak sesuai dengan lini bisnis utama induk perusahaan.
Berbagai kebijakan ini pun kerap diberitahu kepada publik secara gamblang.
"Komitmen Pak Erick adalah BUMN harus bersih, dibangun dengan team work dari pengurus BUMN yang kompak, dan pertimbangannya masyarakat perlu juga mengawasi. Maka semuanya dibuka dan masyarakat mungkin jadi bertanya juga," katanya.
Sebenarnya beberapa hal yang dilakukan Erick pernah juga dilakukan oleh Rini, tetapi caranya lebih tertutup dari sorotan publik.
Dalam mengevaluasi kinerja tokoh-tokoh pimpinan, komisaris dan direksi, kementerian melakukan seleksi ketat.
"Mungkin di periode sebelumnya dirasa informasinya belum sempurna, sehingga banyak informasi beredar di media mainstream dan media sosial yang belum utuh, belum lengkap. Padahal, (di masa Rini) kami punya seperti talent pool dan melihat dengan rekam jejak," terangnya.
Erick memang harus kerja ekstra, sebab banyak tantangan yang harus ia hadapi. Presiden Joko Widodo telah memberinya mandat. Kepala negara tak hanya memberikan tanggung jawab untuk mengurus 142 perusahaan dengan 114 perusahaan merupakan murni perusahaan yang kepemilikan sahamnya di atas 51 persen, namun juga mengurus anak, cucu, dan cicit usaha.
"Tantangannya besar dan harus ditaklukkan dengan cepat karena pada 2024, BUMN diminta sudah go global. Makanya, dalam dua bulan ini, Pak Erick setidaknya sudah keluarkan enam ketentuan ini itu untuk benahi BUMN," tutup Ferry.
