Berita

Pesawat Garuda Indonesia/Net

Politik

Arief Poyuono: Salah Jika Bea Cukai Cek Pesawat Ari Askhara, Itu Tugas Kemenhub Dan Kemenkeu

RABU, 11 DESEMBER 2019 | 16:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersifat aktif dalam bekerja. Tujuannya agar penerimaan negara banyak dan mencegah barang-barang masuk tanpa tarif.

Begitu tegas Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono menanggapi pernyataan  Kasubdit Humas Bea dan Cukai Deni Surjantoro.

Deni sempat mengakui bahwa pihaknya mendapat surat permohonan kepabenan dari Garuda Indonesia untuk pesawat Airbus A330-900 NEO yang membawa motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Kasus ini turut melibatkan I Gusti Ari Askhara alias Ari Askhara, Direktur Utama Garuda Indonesia yang kemudian dicopot.


Namun demikian, Deni menyebut bahwa proses kepabeanan itu hanya untuk pesawat, bukan barang.

“Nggak bisa, salah itu,” sangkal Arief kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Rabu (11/12).

Dia lantas menganalogikan andai yang dibawa dalam pesawat itu adalah narkoba, maka akan lolos jika yang dilakukan DJBC seperti itu.

Tugas dari DJBC, sambungnya, adalah mengecek barang bawaan. Sementara urusan standarisasi pesawat adalah tupoksi Kemenhub dan masalah pajak urusan Kemenkeu.

“Jadi yang harus dicek bagasi, penumpang, dan kargo. Ada nggak barang-barang yang masuk. Kalau ada ya kenakan saja tarifnya,” urai wakil ketua umum DPP Partai Gerinda itu.

“Jadi beda antara tax dan custom. Mereka nggak ngerti what is the tax, what is the custom,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya