Berita

Anies Baswedan/RMOL

Nusantara

Dewan Pangkas Anggaran TGUPP, Anies Baswedan: Semakin Dikritik Berarti Kinerjanya Makin Dirasakan

SELASA, 10 DESEMBER 2019 | 11:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta resmi memangkas anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI tahun 2020.

Dewan mengetuk palu anggaran hanya untuk 50 anggota TGUPP. Di tahun sebelumnya, anggaran diberikan untuk 67 anggota TGUPP.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Anies Baswedan angkat bicara. Anies mengatakan pihak oposisi sangat keras karena TGUPP terbukti efektif bekerja membuat program-program Gubernur berhasil.


"Oposisi selalu mengarahkan untuk mengkritik. Pantauannya itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," kata Anies di saat ditemui di Terowongan Kendal, Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mengatakanTGUPP telah memainkan peran yang sangat instrumental.

"Karena itu buat saya makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," pungkas Anies.

Diketahui, mayoritas politisi Kebon Sirih mempermasalahkan anggaran gaji 67 personel TGUPP. Sejumlah anggota dewan bahkan meminta anggaran untuk gaji 67 anggota TGUPP dinolkan dari R-APBD DKI 2020. Mereka mengusulkan gaji TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur.

Sebelumnya, Pemprov DKI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2020 mengajukan anggaran sebesar Rp 19,8 triliun untuk TGUPP.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya