Berita

Presiden Iran Hassan Rouhani/Net

Dunia

Presiden Iran Umumkan Anggaran Perlawanan Sanksi Sebesar 39 Miliar Dolar AS

SENIN, 09 DESEMBER 2019 | 07:33 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Iran Hassan Rouhani mengumumkan apa yang disebutnya sebagai "anggaran perlawanan" senilai 39 miliar dolar AS untuk melawan sanksi Amerika Serikat akhir pekan kemarin.

Dalam pengumumannya, Rouhani menjelaskan bahwa tujuan dari anggaran perlawanan itu adalah untuk mereduksi kesulitan yang muncul akibat sanksi dari Amerika Serikat. Negara tersebut diketahui saat ini tengah berjuang melawan penurunan ekonomi yang tajam dengan mata uang yang jatuh serta inflasi di atas 40 persen dan kenaikan harga impor.

Sementara itu, sanksi Amerika Serikat diberlakukan pada Mei tahun lalu dalam sengketa yang berpusat pada program nuklir Iran, termasuk embargo pada sektor minyak penting. Melalui sanksi, Amerika Serikat bertujuan untuk mengurangi penjualan minyak Iran menjadi nol. Hal itu sejalan dengan kampanye tekanan maksimum Amerika Serikat terhadap Iran.


Rouhani mengatakan kepada Parlemen bahwa anggaran perlawanan itu mencakup kenaikan upah sektor publik 15 persen.

"(Ini) adalah anggaran perlawanan dan ketekunan terhadap sanksi," kata Rouhani.

"Hal itu akan mengumumkan kepada dunia bahwa meskipun ada sanksi, kami akan mengelola negara, terutama dalam hal minyak," tambahnya, seperti dimuat Al Jazeera.

Rouhani mengatakan, anggaran 4,845 triliun rial atau setara dengan 39 miliar dolar AS dirancang untuk membantu rakyat Iran mengatasi kesulitan ekonomi.

Anggaran itu dibuat atas dasar prediksi bahwa pendapatan minyak Iran turun 40 persen.

"Kami tahu bahwa di bawah situasi sanksi dan tekanan, orang-orang dalam kesulitan. Kami tahu daya beli masyarakat telah menurun," kata Rouhani.

"Ekspor kita, impor kita, transfer uang, devisa kita menghadapi banyak masalah. Kita semua tahu bahwa kita menghadapi masalah dalam mengekspor minyak. Namun pada saat yang sama, kita berusaha untuk mengurangi kesulitan mata pencaharian masyarakat," tegasnya.

Rouhani menambahkan, meskipun ada sanksi Amerika Serikat, pemerintahnya memperkirakan bahwa ekonomi non-minyak Iran akan positif tahun ini.

"Bertolak belakang dengan apa yang orang Amerika pikirkan, bahwa dengan tekanan sanksi, ekonomi negara kita akan menghadapi masalah, alhamdulillah kita telah memilih jalan yang benar dan kita bergerak maju," katanya.

Draf anggaran untuk tahun keuangan yang dimulai akhir Maret 2020 itu harus terlebih dahulu diteliti dan dipilih oleh Parlemen.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Deteksi Dini, Lapas Cianjur Periksa Kesehatan Warga Binaan dan Pegawai

Jumat, 25 September 2026 | 20:20

Tahu Manuver Pelindo, Kejagung Serahkan Eksekusi Silfester Matutina ke Kejari Jaksel

Jumat, 25 September 2026 | 20:16

Antam Serap 9 Ton Emas Freeport hingga Agustus 2026

Jumat, 25 September 2026 | 19:43

160 Ribu Orang Ikut Rekrutmen BI, Lulusan Teknologi Masih Minim

Jumat, 25 September 2026 | 19:36

Ratusan Hotel di Bandung Dijual, Pemerintah Jangan Tutup Mata!

Jumat, 25 September 2026 | 19:09

Kata IPW, Ombudsman Melampaui Kewenangan Saat Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 19:08

Xiaomi 18 Fold Smartphone Lipat Canggih Bertenaga Kamera Leica

Jumat, 25 September 2026 | 18:41

Bogasari Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

Jumat, 25 September 2026 | 18:37

KPU Harus Terang Benderang Jelaskan Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran

Jumat, 25 September 2026 | 18:28

DPR Segera Panggil Ombudsman dan Ditjenpas soal Sidak Lapas Cibinong

Jumat, 25 September 2026 | 18:18

Selengkapnya