Berita

Taiwan/Net

Global

Diduga Ada Permainan Uang Di Balik Peralihan Dukungan Kepulauan Solomon Dari Taiwan Ke China

MINGGU, 08 DESEMBER 2019 | 06:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Para politisi di Kepulauan Solomon menuding China dan Taiwan sama-sama menawarkan suap senilai ratusan ribu dolar AS demi mendapatkan dukungan mereka di tengah pertikaian diplomatik yang mengguncang negara itu awal tahun ini.

Diketahui bahwa September lalu, perdana menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, secara resmi memutuskan hubungan dengan Taiwan dan menjalin hubungan dengan China. Dia mengakhiri hubungan 36 tahun negara itu dengan Taiwan.

Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, termasuk warga Taiwan dan senator Amerika Serikat yang geram.


Dengan demikian, saat ini jumlah negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berkurang menjadi 15 negara.

Namun The Guardian (Sabtu, 7/11), mengabarkan, bahwa di balik keputusan bersejarah itu ada dugaan suap dan permainan uang.

Sejumlah anggota parlemen Kepulauan Solomon menyebut bahwa mereka didekati oleh perwakilan, baik dari pemerintah China maupun Taiwan yang menawarkan ratusan ribu dolar AS sebagai imbalan atas dukungan mereka.
"(Ini) adalah rahasia umum bahwa uang selalu terlibat dalam hal-hal ini," kata wakil pemimpin oposisi, Peter Kenilorea Jr, merujuk pada anggota parlemen yang mengabaikan posisi lama negara yang pro-Taiwan untuk beralih ke China.

Kenilorea menilai bahwa hal ini adalah tamparan terhadap proses parlementer dinegara tersebut.

Dia mengatakan bahwa da mendengar dari para anggota parlemen yang terlibat dalam keputusan itu bahwa mereka telah ditawarkan yang antara 246 ribu hingga 615 ribu dolar AS untuk mendukung China.

Sementara itu, anggota parlemen dari Malaita, provinsi terbesar di Kepulauan Solomon, Daniel Sudaini menyebut bahwa dia ditawari suap sebagai imbalan karena melunakkan posisinya yang anti-Beijing.

"Sebelum sakelar dibuat, ada sekelompok orang atau mungkin seseorang yang menelepon saya untuk memberi saya tawaran sehingga saya dapat mendukung sakelar itu. Tetapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya karena jika saya menerima tawaran saya tidak mewakili warga," ujarnya.

"Mereka menawarkan sejumlah uang, memberi tahu saya di telepon jika Anda bergabung dengan kami ada paket di sini," sambungnya.

Sudaini mengatakan dia menolak tawaran itu. Dia mengaku ditawari uang senilai 123 ribu dolar AS. Tuduhannya itu saat ini menjadi pokok penyelidikan resmi oleh komisaris polisi Kepulauan Solomon.

Di tengah tudingan tersebut, Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah penyataan akhir pekan ini mengatakan pembentukan hubungan diplomatik dengan Kepulauan Solomon telah menjadi proses terbuka.

"Tidak ada desas-desus atau fitnah yang akan mempengaruhi perkembangan hubungan persahabatan antara China dan Kepulauan Solomon," begitu bunyi pernyataan tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya