Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Aset Negara Mencapai Rp 37 Triliun Dari Bisnis Batu Bara

SABTU, 07 DESEMBER 2019 | 06:34 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat aset negara yang dikelola dari Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) mencapai Rp37,6 triliun.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Dodi Iskandar mengungkapkan, angka itu berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2018 yang sudah diaudit.

Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola tersebut berasal dari aset yang dibeli oleh tujuh kontraktor PKB2B generasi pertama, yaitu PT Tanito Harum, PT Arutmin Indonesia, PT BHP Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal.


"BMN tersebut berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagai pelaksanaan dari suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 67/ 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari PKP2B," kata Dodi di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (6/12).

Dalam PMK tersebut, menyebutkan bahwa aset yang termasuk BMN adalah tanah, bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, perlengkapan, dan limbah sisa operasi produksi usaha pertambangan batubara.

Dodi menguraikan, apabila kontrak sudah habis, semua aset negara diambil. Apabila mereka ingin perpanjang, maka mereka harus membayar sewa.

BMN PKP2B tersebut dicatatkan pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Hasil pengelolaan BMN dari bisnis batu bara kemudian dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dodi merinci, pada 2017, negara meraup Rp586,7 juta dari pengelolaan BMN. Lalu, pada 2018 sebesar Rp26,6 miliar, dan kemudian pada 2019 sebesar Rp10,9 miliar.

"Kontribusi DJKN dalam pengelolaan BMN PKP2B pada penerimaan negara berupa PNBP sebesar Rp38,139 miliar dalam tiga tahun terakhir,"

Pengelolaan BMN PKP2B saat ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti mekanisme pemanfaatan meliputi sewa dan pinjam pakai. Lalu mekanisme pemindahtanganan meliputi penjualan melalui lelang dan tukar menukar dan hibah. Kemudian mekanisme pemusnahan dan penghapusan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya