Berita

Agus Rahardjo/Net

Nusantara

Bela UAS Yang Sempat Ditolak Di KPK, PA 212 Pertanyakan Etika Agus Rahardjo Dkk

JUMAT, 22 NOVEMBER 2019 | 11:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) kembali menarik perhatian publik. Pasalnya, ulama karismatik kelahiran Asahan, Sumatera Utara itu sempat ditolak saat akan mengisi tausyiah di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.

Bahkan, pimpinan KPK Agus Rahardjo telah mencegah dan melarang UAS berceramah di lembaga anti rasuah yang dipimpinnya.

Menurut Agus, pimpinan KPK tidak secara resmi mengundang UAS untuk mengisi ceramah dan memberikan siraman rohani kepada pegawai KPK.


Pencegahan itu, lanjut Agus, bukanlah mencegah UAS sebagai kapasitasnya penceramah, namun pimpinan KPK mengaku tidak ingin mengundang ulama yang berpihak di pilpres.

Terkait hal ini, Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif menyayangkan sempat adanya penolakan terhadap UAS yang akan memberikan tausiah di KPK.

Menurutnya, tamu yang sudah diundang itu seharusnya dihormati bukan justru ditolak, bahkan sampai menjadi bahan pergunjingan di masyarakat.

"Beliau itu diundang maka yang mengundang itu punya kewajiban untuk menghormati tamu yang datang. Kalau sudah diundang ya layaknya dihormati, itu namanya etika. Apalagi beliau seorang ulama, harus dimuliakan," katanya di DPP FPI, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (21/11).

Usut punya usut, ternyata UAS diundang ceramah bukanlah secara resmi oleh lembaga antirasuah, melainkan hanyalah diundang oleh staf atau pegawai KPK.

Untuk hal ini Slamet berkomentar, seharusnya penolakan yang dilayangkan Agus itu dialamatkan ke penyelenggara acara. Bukan justru ke UAS.

"Kalau sudah diundang kan berarti risiko yang mengundang. Beliaukan hanya menerima undangan, kemudian melaksanakan kewajiban dakwah," ujarnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya