Soal Gusuran Warga Sunter, Wakil DPRD DKI: Sudah Sesuai Prosedur

Warga di Kawasan Sunter Agung Perkasa VIII memprotes penggusuran rumah dan lapak rongsokan yang dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta Utara.

Padahal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan penataan kawasan Sunter Jaya untuk menciptakan lingkungan sehat dan bebas banjir.

Warga gusuran menilai penggusuran ini tidak sesuai dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat kampanye 2017 silam.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah  (DPD)  Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik turut angkat bicara.

"Setau saya nggak ada (janji), makanya tergantung lokasinya di mana. Tanah siapa itu?, " kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/11).

Taufik menyatakan, apabila ada masyarakat yang protes terkait penggusuran itu menurutnya adalah hal yang wajar.

"Kalau protes masyarakat mah biasa aja. Yang penting saat menata itu dipindahkan ke tempat yang layak. Kan ada DP Rp 0. Ada rusunawa," pungkasnya.

Taufik menambahkan, apa yang dilakukan Pemprov DKI dengan membongkar bangunan yang berdiri di tanah pemerintah merupakan langkah yang tepat dan sudah sesuai prosedur.

"Pak Anies itu menata lingkungan. Kayak di kampung akuarium. Disana kan dibikin rusun. Di tata lingkungannya. Makanya ada shalter selama belum dibangun. Itu kan untuk diberesin," tutup Taufik.