Berita

Wajib Campak di Jerman/Net

Dunia

Jerman Keluarkan UU Wajib Vaksin Campak Denda bagi Yang Melanggar

SENIN, 18 NOVEMBER 2019 | 07:41 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Parlemen Jerman, Bundestag -- mengesahkan undang-undang wajib vaksinasi campak.

UU yang mulai berlaku pada Maret 2020 itu  mewajibkan semua anak-anak yang akan masuk TK agar menyertakan bukti imunisasi atau berisiko ditolak. Anak-anak berusia 6 dan lebih, yang diwajibkan UU bersekolah, juga harus menunjukkan bukti telah divaksin, seperti dilansir dari  laman The New York Times, Jumat (15/11).

Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn, mengeluarkan peraturan agar  para orang tua di Jerman harus dapat membuktikan bahwa anaknya telah divaksinasi sebelum mengirim anaknya ke sekolah atau ke penitipan anak.


Sebelum vaksinasi campak dan vaksinasi lainnya diperkenalkan pada 1963,  penularan secara besar-besaran selalu terjadi.

Setidaknya setiap dua atau tiga tahun, sekitar 2,6 juta orang meninggal karena penyakit menular yang berbahaya  dan kebanyakan adalah anak-anak.

Campak sempat hilang seiring dengan 'wajib' vaksin.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah di seluruh dunia diwajibkan  untuk kembali melawan penyakit campak yang mulai muncul.

"Undang-undang Perlindungan Melawan Campak" menetapkan hingga bulan Maret 2020, bahwa seluruh anak-anak dan para pekerja di sekolah, fasilitas kesehatan, dan komunitas terkait, wajib divaksinasi.

Ini termasuk para pencari suaka dan pengungsi di tempat penampungan.

Orang tua yang tidak memberikan vaksinasi kepada anaknya akan dikenai denda sebesar 2,500 Euro, atau sekitar Rp 39 juta dan anak-anak bisa dilarang untuk masuk ke taman kanak-kanak atau penitipan anak.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya