Berita

Sekda DKI Jakarta Saefullah/Net

Nusantara

Pemprov DKI Lelang 12 Jabatan, PNS Silakan Daftar

SABTU, 16 NOVEMBER 2019 | 09:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kabar bagus untuk para PNS. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lelang jabatan untuk 12 posisi yang kosong.

"Kami lagi seleksi dua Deputi, Deputi Tata Ruang, dan Deputi Transportasi, dan ada 10 eselon II yang kami sedang buka pendaftarannya untuk dilakukan seleksi, termasuk Bappeda," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11).

Setiap PNS bisa mendaftarkan diri, terang Saefullah. "Asal memenuhi syarat yang ada. PNS di luar Pemprov DKI Jakarta juga bisa mendaftar.


Pendaftaran lelang jabatan dilakukan pada 12 November sampai 26 November 2019. Kemudian, pengumuman akan dilakukan pada 20 Desember 2019.

Ada dua jabatan untuk eselon I, dan 10 jabatan untuk eselon II.

"Itu kami infokan. Jadi memang sekarang ini sistemnya sudah begitu. Kalau ada kekosongan, open bidding untuk eselon II dan eselon I," kata Saefullah.


Berikut 12 jabatan yang dilelang oleh Pemprov DKI Jakarta:

Eselon I:

- Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi;

- Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Eselon II:

- Kepala Bappeda;

- Kepala Biro Umum;

- Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran;

- Kepala Dinas Kebudayaan;

- Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf);

- Kepala Dinas Pendidikan;

- Wakil Kepala BPKD;

- Wakil Kepala Bappeda;

- Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

- Wakil Kepala Dinas Perhubungan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya