Berita

Ilustrasi BPS/Net

Nusantara

Ini 10 Provinsi Pengangguran Tertinggi, Banten Nomor Satu

SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 14:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT).  Angka TPT per Agustus 2019 lalu, kini mencapai 5,28 persen. Artinya angka TPT 5,28 persen itu setara dengan 7,05 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto pernah mengatakan dari semua provinsi yang disurvei, Banten merupakan daerah yang memiliki jumlah pengangguran terbanyak, dengan TPT sebesar 8,11 persen.

"Sampai Agustus, pengangguran tertinggi ada di Provinsi Banten," kata Suhariyanto, di Gedung BPS, Selasa (5/11).


Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Banten karena maraknya praktik percaloan tenaga kerja. Pengangguran sebetulnya jadi masalah utama di Banten.

Bahkan, Gubernur Banten Wahidin Halim juga pernah menyampaikan di depan media, pada Selasa (6/11) bahwa
ada warga di desa Kibin, Kabupaten Serang yang tidak punya kesempatan kerja akibat adanya praktik pencaloan tersebut. Dia juga mendengar ada oknum di kantor-kantor desa yang berpraktik menjadi calo tenaga kerja dengan meminta bayaran.

Selain itu, Banten punya Upah Minimum Regional (UMR) yang terbilang tinggi, sehingga mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya. Mereka lebih memilih mencari wilayah dengan upah yang relatif lebih rendah.

"Pabrik-pabrik yang membutuhkan tenaga kerja besar, sudah pindah ke Jawa Tengah, makanya pengangguran di sana rendah, karena UMK-nya rendah," jelas Wahidin.

Setelah Banten, Jawa Barat ada di nomor kedua yang mempunyai banyak pengangguran.

Kemudian, dari 10 provinsi dengan jumlah pengangguran ada juga DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan yang berada di posisi ke-7.

Berikut 10 Provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak hingga Agustus 2019 :

1. Banten 8,11 persen
2. Jawa Barat 7,99 persen
3. Maluku 7,08 persen
4. Kepulauan Riau 6,91 persen
5. Sulawesi Utara 6,52 persen
6. Papua Barat 6,24 persen
7. DKI Jakarta 6,22 persen
8. Aceh 6,20 persen
9. Kalimantan Timur 6,09 persen
10. Riau 5,97% persen

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya